Berita Nasional
Dahlan Iskan Batal Diperiksa KPK Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, Sejumlah Orang Dicegah Keluar
Rencananya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi
TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair PT Pertamina pada 2011-2021.
Rencananya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
Dahlan Iskan adalah mantan Menteri BUMN periode 2011-2014.
Dahlan Iskan rencananya diperiksa pada Kamis (7/9/2023), namun batal dilakukan.
Menurut Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan Dahlan Iskan batal diperiksa.
Ali Fikri bilang, Dahlan Iskan minta pemeriksaan dijadwalkan lagi.
"Konfirmasi penjadwalan ulang," katanya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).
Direncanakan, kata Ali Fikri, Dahlan Iskan diperiksa ulang Kamis (14/9/2023) pekan depan.
Soal Dahlan Iskan dipanggil, KPK belum menjelaskan alasan kebutuhan tim penyidik memanggil Dahlan Iskan tersebut.
KPK juga belum mengungkap materi yang akan didalami lembaga antirasuah terkait kasus yang sudah dinilai cukup lama dan belum tuntas tersebut.
KPK saat ini masih mengusut dugaan korupsi pengadaan gas alam cair PT Pertamina.
Sejumlah mantan direktur anak perusahaan negara tersebut telah dipanggil sebagai saksi.
Seperti Direktur Utama PT Pertamina 2014-2017 Dwi Soetjipto dan Direktur Utama PT PLN 2011-2014 Nur Pamudji.
Guna kepentingan penyidikan perkara ini, KPK telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah sejumlah orang bepergian ke luar negeri.
Mereka yang dicegah yakni, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, mantan pelaksana tugas (Plt) Dirut Pertamina 2017 Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyulanto.
Momen Megawati Nangis dan Hentikan Pidato di Kongres saat Lihat Hasto |
![]() |
---|
Susunan Pengurus DPP PDIP 2025-2030: Megawati Rangkap Jabat Ketum dan Sekjen |
![]() |
---|
Benarkah Ada Transaksional antara Megawati dengan Gerindra terkait Pemberian Amnesti Hasto? |
![]() |
---|
Susunan DPP Partai Gerindra Periode 2025-2030 |
![]() |
---|
Ada Apa Dibalik Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.