DPRD Provinsi Jambi
DPRD Jambi Minta Penyusunan 3 Ranperda Usulan Pemerintah Lebih Mementingkan Masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi meminta didalam penyusunan Ranperda ini lebih mementingkan masyarakat.
Penulis: Sopianto | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi meminta didalam penyusunan Ranperda ini lebih mementingkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Zubir Dahlan Juru Bicara Fraksi DPRD Provinsi Jambi, pada saat pada saat menyampaikan pemandangan umum terhadap tiga Ranperda usulan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023.
Kata Zubir Dahlan, jangan sampai memberatkan masyarakat dalam pemungutan pajak dan restribusi, terutama bagi pelaku ekonomi kerakyatan atau petani serta masyarakat miskin.
"Artinya jangan sampai memberatkan masyarakat," katanya.
Diketahui Pemerintah Provinsi Jambi, baru saja mengusulkan 3 Ranperda untuk dibahas bersama DPRD Provinsi Jambi.
Yang pertama, Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kedua Ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah Provinsi Jambi.
Terakhir, Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi.
Baca juga: Banggar DPRD Minta Gubernur Jambi Menolak Pembangunan RTH
Baca juga: Dewan Dorong Pemprov Jambi Bentuk BUMD Pengelolaan Hulu Migas Participating Interest
Baca juga: Ketua DPRD Jambi Minta Pemda Petakan Wilayah Terdampak Kekeringan
Pansus II DPRD Provinsi Jambi Usulkan Penghapusan Tunggakan Pajak dan Denda Tahun 2024 ke Belakang |
![]() |
---|
Akhiri Masa Reses, Edi Purwanto Serahkan Bus Sekolah untuk Ponpes Al Fattah Sarolangun |
![]() |
---|
Ketua DPRD Provinsi Jambi Soroti Maraknya Judi Online di Kalangan ASN dan Remaja |
![]() |
---|
Pasokan LPG 3 Kg Naik 4 Persen Malah Langka, DPRD Jambi Minta Pertamina Cek Agen dan Pengecer |
![]() |
---|
Jelang Mudik Lebaran, Wakil Ketua DPRD Jambi Tinjau Jalan Rusak di Bahar Utara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.