Editorial
Mencermati DCS, Agar Tak Membeli Kucing Dalam Karung
Melalui DCS ini masyarakat bisa mengetahui siapa saja bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan mereka pilih pada Pemilu 2024
Pemilihan Umum, khususnya pemilihan legislatif semakin dekat. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis daftar calon sementara (DCS) pada Sabtu (19/8).
Melalui DCS ini masyarakat bisa mengetahui siapa saja bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan mereka pilih pada Pemilu 2024. Banyak hal yang bisa kita amati dari DCS ini.
Bagi aktivis kesetaraan gender, tentu akan melihat sejauh mana partai politik mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam komposisi bacaleg mereka.
Idealnya, parpol harus memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikitnya 30 persen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sekalipun bagi partai pendatang baru, alih-alih memenuhi kuota keterwakilan perempuan, malah mereka ada yang kesulitan mencari bacaleg.
Tapi di luar itu, ada hal tak kalah penting. Yaitu melihat apakah para bacaleg ini bersih dari kasus-kasus hukum.
Entah itu korupsi, asusila, KDRT atau kasus pidana lainnya. Ini penting, setidaknya menjadi gambaran bagaimana para bacaleg menjalani kehidupannya yang berkaitan dengan hukum.
Tentu, alasan klasik yang acap dijadikan apologi adalah bahwa semua orang bisa berubah baik.
Baca juga: Gagal Nyaleg DPR RI, Mantan Bupati Bungo Sudirman Zaini Terdaftar DCS DPRD Provinsi Dari PKB
Baca juga: KPU Provinsi Jambi Tetapkan 18 DCS Anggota DPD RI Dapil Jambi, Berikut Nama Dan Nomor Urutnya
Tak mengapa. Tapi dengan mengetahuinya itu menjadi bekal kita untuk menimang pilihan.
Lalu, untuk para bacaleg petahana alias yang saat ini masih duduk di legislatif. Sejauh mana mereka bekerja untuk rakyat yang mereka wakili? Jangan sampai, konstituen hanya didekati ketika masa kampanye saja.
Hal-hal itu kiranya yang bisa dicermati oleh masyarakat.
Tentu kita tak mau salah pilih. Maka mengenali calon kita adalah upaya agar kita tidak membeli kucing dalam karung. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.