DPRD Tanjabbar Gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh anggota dan Ketua DPRD Tanjabbar, Bupati Tanjabbar Anwar Sadat, Wakil Bupati Tanjabbar Hairan, para perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan Fokompimda.

Rapat dibuka langsung oleh ketua DPRD kabupaten Tanjabbar Abdullah mengatakan, DPRD Tanjabbar menggelar rapat paripurna dalam agenda untuk mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.

"Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI ini merupakan agenda nasional, sangat penting kita ikuti dengan mendengarkan langsung di Sidang tahunan MPR, bersama DPR dan DPD RI tahun 2023," Jelasnya, Rabu (16/8)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 akan dihadiri secara fisik 100 persen oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

"Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya," jelasnya Ketua MPR RI.

Ketua MPR RI menegaskan bahwa rangkaian sidang kali ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Presiden Joko Widodo sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat," lenjutnya.

Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp. 593 triliun dalam rentang waktu 2015-2023 guna pemerataan ekonomi dari kawasan desa pinggiran dan daerah terluar.  

"Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp593 triliun dari tahun 2015—2023," jelas Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Selain melalui dana desa, Presiden menyatakan pemerintah telah meletakkan pondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna menaikkan daya saing kita.  

Menurut Presiden langkah itu telah menuai hasil positif, mengingat daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD).  

"Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," Jelasnya.

Presiden Melanjutkan, pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.  

"Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," tutupnya.