Keuangan Pemprov Jambi 2023 Ambruk Defisit Rp 400 Miliar, Anggaran OPD Bakal Dirasionalisasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2023 ini memburuk, karena alami defisit dengan nilai capai ratusan miliar.

Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jambi, akan merasionalisasi anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membenarkan terjadinya defisit anggaran APBD 2023 Provinsi Jambi.

“Ya, lumayan juga angkanya ratusan miliar, sekitar Rp 400 miliar ada. Mudah-mudahan bisa kita sikapi dan bisa kita atasi,” katanya, Selasa (18/7/2023).

Menurut Sudirman, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keuangan yang memburuk tersebut. 

Saat ini, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan efesiensi belanja.

Program dan kegiatan yang tidak begitu urgen untuk disetop dulu dan efesiensi perjalanan dinas.

“Nanti ada beban dan kewajiban dari masing-masing OPD untuk dirasionalisasi. Berapa yang akan nanti dipotong karena untuk menutup defisit itu,” ujarnya.

Selain memangkas perjalanan dinas dan menyetop kegiatan yang tidak begitu penting, pembangunan infrastruktur yang dirasa juga belum begitu urgen bisa disetop. Atau dilakukan pengurangan volume pekerjaan.

“Misalnya, volume baru 50 persen cukup 25 persen saja. Kita juga merasionalisasi perjalanan dinas, belanja ATK dan belanja makan dan minum. Harus kita efesiensi sehingga belanja kita di 2023 tidak lagi belanja defisit,” katanya.

Namun, jika dalam pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan, silakan dilanjutkan. Sedangkan proyek pembangunan multiyears sudah teranggarkan, tidak ada masalah.

“Yang ditunda bagi pekerjaan yang belum lelang silakan disetop dulu, ditahan dulu sambil kita mempersiapkan komponen-komponen mana dari anggaran masing-masing OPD yang akan dirasionalisasi,” pungkasnya.

Penyebab Defisit

Sudirman menjelaskan faktor penyebab terjadinya defisit sebesar itu.

Pertama, Pemprov Jambi diberikan tanggungjawab berdasarkan surat edaran Mendagri untuk di tahun ini mengalokasikan 40 persen pembiayaan Pilkada.