Bacaleg Bisa ke Puskesmas, KPU Beri Kemudahan Bikin Surat Kesehatan Jasmani

Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jambi, Sarif, mengatakan partainya merasa sangat terbantu karena lebih mudah diakses.

"Jelas terbantu, karena lebih mudah. Mudahnya begini, saya terasa, kemarin antar kawan ke Sengeti ngurus SKCK, baliknya mampirlah ke Puskesmas Sengeti, prosesnya mudah tidak berbelit-belit," ungkapnya.

Sarif yang sebelumnya telah melakukan tes kesehatan jasmani di RSUD Raden Mattaher mengatakan kondisinya senada, karena yang dites pun sama. Yang membedakan hanyalah pebedaan pelayanan antara rumah sakit dan puskesmas.

"Kalau saya lihat, karena saya di RSUD Mattaher sama aja yang diperiksa, tensi darah, tinggi badan, berat badan, kan sama saja. Cuma, kalau di Mattaher kan kayak lebih formal, sama saja sebenarnya yang diperiksa. Standarnya sama, cuma beda pelayanan saja," jelasnya.

Sarif mengatakan sekira 50 persen bacaleg Partai Buruh Provinsi Jambi melampirkan surat kesegatan jasmani dari puskesmas.

Sementara Iskandar, bacaleg di Kota Jambi yang juga Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi, mengatakan sudah melampirkan surat keterangan sehat jasmani sebagai syarat mencalonkan diri sebagai DPRD.

Saat pemeriksaan jasmani, kata dia, yang diperiksa tinggi badan, berat badan dan tensi.

"Pemeriksaan di Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi. Cuma itulah yang diperiksa. Setelah itu langsung keluarlah suratnyo" katanya.

Bacaleg yang melakukan pemeriksaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25 ribu oleh pihak rumah sakit.
Selain surat kesehatan jasmani, juga ada pemeriksaan bebas dari narkotika.

"Surat bebas narkoba dilakukan di laboratorium rumah sakit jiwa," ungkapnya.

Untuk pemeriksaan bebas narkotika, Iskandar menjalani tes urine. "Ada biaya administrasinya Rp185 ribu," kata dia.

Ada yang Belum Tahu

Belum semua bacaleg telah mengetahui bahwa surat keterangan kesehatan jasmani bisa dibuat di puskesmas. Seperti yang dialami Budi Harto, bacaleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Tebo.

Dia menuturkan belum mendapatkan informasi terkait adanya perubahan atau keringanan dari KPU tersebut.

"Sayo belum dapat info soal itu. Kalau memang ya, bagus juga, jadi tidak harus jauh-jauh kalau di puskesmas bisa," ujarnya.