Mahfud MD Sampaikan 3 Solusi Selesaikan Persoalan Al Zaytun, dari Persoalan Hukum hingga Politis

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan tiga solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Solusi pertama, terkait persoalan hukum akan diselesaikan oleh kepolisian dalam hal ini Polri.

"Pokoknya penyelesaiannya tiga. Satu, masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri," ujar Mahfud, Senin (3/7/2023) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kedua, untuk masalah administrasi pendidikan penyelesaiannya akan terus dilakukan pembinaan dan pemantauan.

"Kemudian ketiga terkait masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur (Jawa Barat) Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal," imbuh Mahfud dilansir Kompas.com.

Diketahui, Ponpes Al Zaytun telah menjadi sorotan publik karena penuh kontroversi.

Umat Islam juga mempertanyakan sumber dana untuk membangun kompleks ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu.

Dari segi ibadah, Ponpes itu menerapkan cara yang tidak biasa. Misalnya saat salat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan seorang perempuan berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu lah, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang juga disebut-sebut terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9).

Meski sudah beberapa kali dilaporkan, keberadaan kelompok NII KW 9 disebut-sebut tidak mudah dibuktikan karena selalu bergerak di bawah tanah. Saat ini, pemerintah sedang melakukan investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan keputusan.