Fantastis, Segini Modal Jadi Anggota Dewan di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejumlah Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) saat ini telah mendaftarakan diri untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024.

Selama ini stigmanya di masyarakat, untuk menjadi seorang caleg yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan, maka harus memilki modal yang cukup besar.

Pengamat Politik Universitas Jambi, Hatta Abdi Muhammad mengatakan bahwa pertarungan elektoral di Indonesia itu mensyaratkan banyak uang untuk berkompetisi.

Namun berapakah modal yang dibutuhkan untuk menjadi Caleg, utamanya jika ingin terpilih sebagai anggota Dewan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Sofyan Herbowo Direktur Prajna Research Indonesia, menyebutkan bahwa minimal modal yang harus disiapkan caleg untuk DPR RI sebesar Rp 1 Miliar-Rp 2 Miliar, DPRD Provinsi Rp 500 juta-Rp 1 Miliar dan DPRD kabupaten/kota Rp 250 juta-Rp300 juta.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, dan juga mantan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, Fahri Hamzah dalam program acara Your Money Your Vote bertajuk 'Uang Haram di Pusaran Pemilu 2024' di CNBC Sabtu, (27/5/2023) menegaskan bahwa pesta demokrasi itu permainan yang mahal.

Kata dia ongkos minimal seorang Caleg agar bisa duduk di Senayan kisarannya mulai dari Rp 5 Miliar sampai Rp 15 Miliar untuk DPR RI.

Yang dikatakan Fahri Hamzah tersebut, ternyata sejalan dengan ongkos biaya DPR RI dari Dapil Jambi.

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (Putin), Dr Pahrudin HM mengungkapkan bahwa biaya untuk menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jambi itu kisaran Rp 10 Miliar.

"Dalam sebuah diskusi dengan calon anggota DPR RI dari sebuah partai, dia menyebutkan bahwa partai mematok sekitar Rp 10 Miliar untuk jadi anggota DPR RI dapil Jambi," ucapnya, Minggu (2/7/2023).

Meski begitu, dari angka yang dipaparkan tersebut, setiap caleg di setiap daerah memiliki ongkos politik yang berbeda-beda, baik tingkat Kabupaten/kota, Provinsi maupun RI.

Hatta Abdi Muhammad mengatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh letak geografis dan juga populasi atau jumlah pemilihnya.

Semakin luas wilayahnya dan semakin banyak jumlah pemilihnya maka akan semakin besar biaya politik yang dibutuhkan.

Tribunjambi.com mencoba mencari tau berapa dana yang harus dikeluarkan untuk menjadi caleg yang berhasil duduk menjadi anggota Dewan di Jambi.

Untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Jambi kisaran ongkos politik yang dikeluarkan ternyata memang berbeda.

Di Kota Jambi akan berbeda dengan Tanjung Janung Barat (Tanjabbar), begitu juga untuk Tanjabbar akan berbeda dengan Kerinci, begitu juga dengan Sarolangun dan Bungo.

Di Kota Jambi, ternyata untuk menjadi caleg dan bisa terpilih menjadi anggota dewan harus menyiapkan dana politik kisaran Rp 300 juta-Rp 500 juta.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu Caleg yang pada 2019 lalu berhasil terpilih menjadi anggota DPRD, yang tak ingin disebutkan namanya, ia mengaku menghabiskan dana Rp 350 juta untuk bisa duduk di DPRD Kota Jambi.

"Rp 350 jutaan lah habis, tapi ada yang malah lebih dari itu, kisarannya sekitar Rp 300-Rp 500 juta, itu masa sosialisasi sampai pemilihan 8 bulan kerja," ucapnya.

Sementara di Kabupaten Tanjabbar, ternyata lebih fantastis, karena memiliki geografis yang lebih luas.

Angka yang harus dikeluarkan untuk bisa duduk sebagai anggota Dewan kisaran Rp 700 juta-Rp 1 Miliar, yang diungkapkan oleh salah satu anggota dewan DPRD Tanjabbar terpilih.

"Disini Rp 700 juta lebih, saya pun lebih juga, rata-rata kisaran Rp 700 juta-Rp 1 Miliar, bahkan ada yang lebih, tapi rata-rata segitulah," ungkapnya.

Begitu juga untuk tingkat Provinsi, meskipun setiap dapil berbeda-beda, namun menurut salah satu caleg yang pernah maju DPRD Provinsi Jambi angka yang dikeluarkan 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari tingkat Kabupaten/kota.

"2 bahkan 3 kali lipat dari kabupaten/kota," ucapnya.

Atau dalam artian biaya yang dibutuhkan untuk maju DPRD Provinsi Jambi kisaran Rp 500 juta-Rp 1 Miliar.

Baca juga: 548 Bacaleg di Merangin Masih BMS, Perbaikan Berkas hingga 9 Juli Mendatang

Baca juga: Ratusan Bacaleg di Merangin Dinyatakan BMS, Batas Perbaikan hingga 9 Juli 2023

Baca juga: KPU Merangin Beberkan Penyebab 548 Bekas Bacaleg Belum Memenuhi Syarat