Pilpres 2024

Elektabilitas Anies Baswedan Rendah, Wasekjen Nasdem: Masih Pemanasan, akan Naik Lagi

Partai Nasem menanggapi hasil survei elektabilitas Anies Baswedan yang berada di urutan ketiga diantara tiga capres.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Kolase Tribun Jambi
Partai Nasem menanggapi hasil survei elektabilitas Anies Baswedan yang berada di urutan ketiga diantara tiga capres. 

Dia berada dibawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Bukan suara Anies Baswedan akan tergerus habis, saya ini bukan peramal bukan Indigo," ujar Adian Napitupulu dilansir dari Youtube Kompas TV, Sabtu (1/7/2023).

"Kita ngelihat angka-angka kalau, kita bicara survei ya kita bicara trend," katanya.

Adian napitupulu mengungkapkan bahwa hasil survei elektabilitas calon khususnya Anies Baswedan selalu turun.

Turunnya elektabilitas calon dari Koalisi Perubahan itu menurut Adian bukan salahnya, bukan salah Presiden Jokowi.

Baca juga: Vera Simanjuntak soal Adik Brigadir Yosua: Abang Jahil, Tapi Lebih Jahil Reza

Namun hal itu merupakan kesalahan dari calon ataupun partai yang ada dalam Koalisi Perubahan tersebut.

"Dari bulan ke bulan dari survei ke survei trend Aniesbaswedan turun terus. kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja."

"Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal dua calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting," ujar Adian Napitupulu.

Menurut Adian Napitupulu, jika tren salah satu calon dalam angka survei selalu rendah tidak ada yang akan memberikan dukungan.

"Pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama," katanya.

Dukungan tersebut kata Adian dalam memenuhi finasial politik yang dibutuhkan pada Pilpres 2024.

Finansial politik itu untuk kebutuhan uang logistik politik di sekitar 800.000 TPS di Indonesia.

Pada perhitungan Adian Napitupulu, jika satu TPS itu rekrutmen saksi pelatihan saksi uang saksi makan saksi dan lainnya membutuuhkan Rp 3 juta maka akan menghabiskan Rp 2,1 triliun.

Dia juga menyebutkan bahwa KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye yang berasal dari perorangan, hingga perusahaan.

"Ada enggak yang mau nyumbang kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama?" tanya Adian Napitupulu.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved