Biaya Jadi Caleg di Jambi Fantastis, Ini Rincian Pengeluarannya, Ada Serangan Fajar

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejumlah Caleg mengungkapkan pengeluarannya sebagai ongkos politik dalam mengikuti Pemilihan Legislatif.

Untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten/kota di Provinsi Jambi kisaran ongkos politik yang dikeluarkan berbeda-beda.

Untuk tingkat Kota Jambi, ternyata untuk menjadi caleg dan bisa terpilih menjadi anggota dewan harus menyiapkan dana politik kisaran Rp 300 juta-Rp 500 juta.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu Caleg yang pada 2019 lalu berhasil terpilih menjadi anggota DPRD, yang tak ingin disebutkan namanya, ia mengaku menghabiskan dana Rp 350 juta untuk bisa duduk di DPRD Kota Jambi.

"Rp 350 jutaan lah habis, tapi ada yang malah lebih dari itu, kisarannya sekitar Rp 300-Rp 500 juta, itu masa sosialisasi sampai pemilihan 8 bulan kerja," ucapnya.

Sementara di Kabupaten Tanjabbar, ternyata lebih fantastis, karena memiliki geografis yang lebih luas.

Angka yang harus dikeluarkan untuk bisa duduk sebagai anggota Dewan kisaran Rp 700 juta-Rp 1 Miliar, yang diungkapkan oleh salah satu anggota dewan DPRD Tanjabbar terpilih.

"Di sini Rp 700 juta lebih, saya pun lebih juga, rata-rata kisaran Rp 700 juta-Rp 1 Miliar, bahkan ada yang lebih, tapi rata-rata segitulah," ungkapnya.

Begitu juga untuk tingkat Provinsi, meskipun setiap dapil berbeda-beda, namun menurut salah satu caleg yang pernah maju DPRD Provinsi Jambi angka yang dikeluarkan 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari tingkat Kabupaten/kota.

"2 bahkan 3 kali lipat dari kabupaten/kota," ucapnya.

Atau dalam artian biaya yang dibutuhkan untuk maju DPRD Provinsi Jambi kisaran Rp 500 juta-Rp 1 Miliar.

Untuk DPR RI dapil Jambi, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (Putin) mengungkapkan dana yang dibutuhkan kisaran Rp 10 Miliar.

Namun untuk apakah dana sebanyak itu dikeluarkan oleh Caleg dalam pemilihan legislatif?

Salah satu caleg, yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan secara jelas dana tersebut dialokasikan secara umum, keperluannya ada 5 pengeluaran.

Pertama Akomodasi Ke Daerah Pemilihan, Kedua Biaya Kampanye meliputi alat peraga untuk melakukan sosialisasi, ketiga bantuan sosial untuk mendapatkan perhatian masyarakat, keempat pengumpulan massa atau konsolidasi, dan kelima saksi untuk mengawal perolehan suara.