Pilpres 2024

Pengamat Ungkap Penyebab Partai Pendukung Anies Baswedan Kerap Saling Kritik dan Diekspos

Tayang: Kamis, 22 Juni 2023 09:13 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Pengamat Ungkap Penyebab Partai Pendukung Anies Baswedan Kerap Saling Kritik dan Diekspos

Kompas.com

Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama tim kecil bakal Koalisi Perubahan dari Partai Nasdem Willy Aditya, dan dari PKS Sohibul Iman. Mereka mengadakan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Baca Selanjutnya:

Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota Jambi, dr Maulana Pergi Umroh

TRIBUNJAMBI.COM - Adi Prayitno selaku pengamat politik menyoroti partai politik pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kerap kali saling kritik dan diekspos ke publik.

Adapun Anies maju sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk persatuan.

Ada tiga partai dalam koalisi tersebut, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Ketiga partai tersebut yang belakangan ini kerap kali saling kritik mendapat sorotan dari pengamat politik.

Sorotan itu datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Dia mengatakan hal itu berimbas pada penurunan elektabilitas Anies Baswedan di sejumlah lembaga survei.

"Bagi Nasdem ya caleg-caleg dan partai pengusung yang lain belum maksimal, tak ada kelihatan baliho yang masif, salah satunya Demokrat, kan begitu," kata Adi Prayitno kepada Tribunnews.com, Rabu (21/6/2023).

Sementara Demokrat melihat turunnya elektabilitas Anies karena tak kunjung mengumumkan cawapres untuk Pilpres 2024.

"Ini saling serang dan saling kritik, kenapa Anies elektabilitasnya tak kunjung naik secara signifikan. Tapi ini tidak bagus sebenarnya terlampau ditonjolkan kepada publik," kata Adi.

Menurutnya, mestinya ada evaluasi internal antarpartai pendukung Anies mengapa elektabilitas Anies itu turun.

"Sekalipun misalnya mesin politik pendukung Anies tak maksimal, caleg-caleg partai pendukung Anies belum maksimal, mestinya tak diekspos ke publik sebagai sebuah hubungan yang tak harmonis antarpartai pendukung Anies," kata Adi

"Jadi sekalipun belum maksimal dan belum total, ya mestinya tidak bocor ke publik, seakan-akan mempertontonkan kok antar partai pendukung Anies di Koalisi Perubahan tidak solid sehingga perang terbuka kerap terjadi," kata dia.

Adi masih ingat bagaimana soal pengumuman cawapres Anies, NasDem dan Demokrat juga saling melemparkan narasi kritik.

"Mestinya hal semacam ini tak meletup keluar. Cukup jadi konsumsi internal tentu untuk membuat kesan kepada publik bahwa pendukung Anies ini solid sebagai penantang di 2024," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebutkan bahwa turunnya elektabilitas Anies Baswedan di lembaga survei.

Menurutnya bisa jadi dikarenakan belum optimalnya caleg partai internal Koalisi Perubahan untuk kampanyekan Anies Baswedan calon presiden.

"Kalau kita merujuk beberapa hasil survei Mas Anies terjadi penurunan elektabilitas. Bisa jadi karena belum optimalnya caleg-caleg dari partai koalisi untuk mensosialisasikan Mas Anies (Capres)," kata Ali ditemui di NasDem Tower, Selasa (20/6/2023).

Sehingga kata Ali, pihaknya menyarankan partai politik Koalisi Perubahan untuk mulai melakukan penetrasi ruang-ruang publik foto-foto Anies Baswedan dengan caleg dari Demokrat dan PKS.

"Dan bahkan menyusun peta jalan yang akan kita lakukan nanti, ketika Anies di suatu tempat itu tidak lagi dari partai NasDem, tetapi tiga koalisi ini melakukan acara bersama-sama sehingga tentunya akan ada efek yang terlihat," jelasnya.

Kemudian dikatakan Ali dengan melakukan kerja bersama keraguan-keraguan masyarakat bisa dijawab dengan kenyataan, bukan lagi dengan pernyataan elite partai.

"Itu kemudian yang hari ini kita eskalasi kembali tentang perjalanan koalisi yang sudah sekian bulan ini. Sejauh mana kita sudah melakukan kerja-kerja politik bersama-sama," pungkasnya.

Denny Indrayana Sebut Anies Baswedan Segera Jadi Tersangka

Denny Indrayana kembali mengeluarkan hipotesisnya terkait nasib Anies Baswedan.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyebut jika bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menjadi tersangka.

Denny menyebut, adanya dugaan penetapan tersangka terhadap Anies Baswedan itu kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di KPK.

"Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6/2023).

"Bukan hanya saya, banyak yang sudah mengatakannya, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan," sambungnya.

Dia meyakini kalau narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka itu erat kaitannya dengan Pilpres mendatang.

Dia menduga, ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka itu.

"Pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Denny Indrayana menyatakan informasi ini juga sudah disampaikan anggota DPR RI.

Hal ini sekaligus kata Denny, makin membuktikan kalau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu akan dijadikan alat untuk politik.

"Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," ucap dia.

Atas kondisi ini, Denny Indrayana menilai kalau cawe-cawe Jokowi terkait dengan Pilpres ini sudah terlalu jauh, dan harus dihentikan.

Denny Indrayana juga membeberkan 10 poin utama hipotesisnya atas cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres mendatang.

Pertama kata dia, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

Kedua, masih di tahap awal menurut Denny, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

"Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik," ungkapnya.

Selanjutnya, keempat, Jokowi juga disebut Denny menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

"Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024," tutur dia.

Ketujuh, Presiden Jokowi juga disebut tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, tetapi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Kedelapan adalah Presiden Jokowi kata Denny, membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK.

"Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E," ungkapnya.

Kesembilan, pemerintah juga kata dia mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Terakhir, kesepuluh yang menyempurnakan adalah Presiden Jokowi disebut berbohong kepada publik.

Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden.

"Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Satu-persatu, tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti," kata dia.

Atas kondisi ini dirinya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies.

Sebab menurut dia, Kalau masih diteruskan, akan timbul pertanyaan di publik terkait peran dan maksud Presiden Jokowi dalam pemilu kali ini.

"Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang ujungnya menunda pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru," tukas dia.

Respon KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang mendapatkan informasi soal Anies Baswedan menjadi tersangka Formula E.

Anies diketahui saat ini maju sebgai capres di Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ada tiga partai dalam koalisi tersebut yakni, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Denny Indrayana yang merupakan mantan Wamenkumham dan kader Partai Demokrat itu mengaku mendapatkan informasi pentinh.

Informasi tersebut berkaitan dengan status Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

Denny Indrayanan menyebutkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Pernyataan itu pun ditanggapi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Dia mengatakan bahwa kasus Formula E saat ini masih tahap penyelidikan.

Terkait pernyataan Denny Indrayana itu KPK enggan menanggapinya secara spesifik.

Sebab, komisi antikorupsi menilai apa yang disampaikan Denny Indrayana hanyalah asumsi semata.

"Sejauh ini, yang kami ketahui masih pada tahap penyelidikan. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi," kata Ali, Rabu (21/6/2023).

Kendati demikian, KPK tetap menghargai Denny Indrayana.

Apa yang disampaikan Denny disebut sebagai hak kebebasan berpendapat.

Ali menambahkan, KPK tetap bekerja sesuai koridor hukum, tidak terpengaruh oleh intervensi politik manapun.

"Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK," kata Ali.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News