Lebanon Alami Krisis Ekonomi hingga Tak Mampu Bayar Gaji PNS

Lebanon alami krisis ekonomi sejak 2019, pemerintah tidak akan mampu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Juni 2023.

Editor: Suci Rahayu PK
Hussein Malla/Associated Press
Personel kepolisian Lebanon berjaga di kantor cabang Bank BLOM yang baru saja diserbu Salif Hafez dan sekelompok aktivis, Rabu (14/9/2022). Hafez menyerbu bank untuk mengambil paksa uang tabungannya sendiri yang ditahan. 

TRIBUNJAMBI.COM - Lebanon menghadapi krisis ekonomi yang melumpuhkan sejak 2019, yang menurut Bank Dunia merupakan salah satu yang terparah di zaman modern ini.

Kondisi ini semakin parah sejak akhir Oktober 2023, setelah parlemen tak berhasil memilih presiden baru sepeninggal Michel Aoun yang berakhir pada 31 Oktober 2022 lalu.

Update terbaru, pemerintah tak bisa membayar gaji Pegawai negeri Sipil (PNS).

Ini seperti dikatakan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada Selasa (13/6/2023).

Dikatakannya, pemerintahannya tidak akan mampu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Juni 2023.

"Pemerintah tidak akan bisa membayar gaji jika parlemen tidak menyetujui alokasi tambahan untuk upah," kata Mikati dalam pernyataan usai rapat kabinet.

Diketahui, 46 anggota di DPR yang memiliki 128 kursi menolak mengelar sidang majelis di tengah kegagalan pemilu presiden sejak akhir masa jabatan Michel Aoun.

Sementara berdasarkan undang-undang, presiden menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk meminta penyelenggaraan sidang parlemen.

Baca juga: Kasus Kulit Harimau di Kerinci Masuk Babak Baru, Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan ke JPU

Baca juga: Saksi Kunci Kasus Korupsi Ketok Palu RAPBD Jambi 2017-2018 Tewas, 12 Eks DPRD Jambi Menunggu Ditahan

Di sisi lain, Lebanon tidak dapat memilih pengganti Aoun karena perbedaan pandangan di kalangan rival politik yang sangat tajam.

Perpecahan mendalam parlemen antara Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, berhadapan dengan para legislator reformis terus meningkat.

Bahkan, tidak ada kandidat mayoritas atau konsensus di Parlemen yang muncul.

Kisruh politik ini harus dibayar mahal.

Setelah April pemerintah menyetujui keputusan untuk menaikkan gaji sektor publik, lalu menaikkan tunjangan transportasi publik namun membuat kondisi terus memburuk.

Dikutip dari Antara, nilai mata uang Lebanon terhadap dolar merosot dari 1.506 lira (sekitar Rp1.491) pada akhir 2019 menjadi sekitar 95.000 lira (sekitar Rp94.065) selama tahun ini.

Tingkat inflasi tahunan Lebanon meroket tinggi menjadi 269 persen pada April, tertinggi di dunia, menurut Bank Dunia.

 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Inter Milan Jumpa Direkrut Sassuolo, Bahas Potensi Pindah Davide Frattesi

Baca juga: Kasus Kulit Harimau di Kerinci Masuk Babak Baru, Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan ke JPU

Baca juga: Saksi Kunci Kasus Korupsi Ketok Palu RAPBD Jambi 2017-2018 Tewas, 12 Eks DPRD Jambi Menunggu Ditahan

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved