PKS Sebut Presiden Jokowi Tak Negarawan Lantaran Cawe-cawe di Pemilu 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut campur atau cawe-cawe di Pemilu 2024 mendatang.

Cawe-cawe mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendapatkan respon dari berbagai kalangan.

Respon tersebut turut diberikan pengamat politik hingga politisi.

Partai politik yang turut memberikan tanggapan tersebut yakni PKS.

PKS menyebutkan bahwa sikap kepala negara yang cawe-cawe tersebut tidak menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebab Presiden Jokowi dinilai menggunakan campur tangan kekuasaan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Namun dibalik itu, ada juga yang menganggap bahwa sikap Presiden Jokowi tersebut sah-sah saja.

Ada pula yang menganggap hal tersebut tidak elok dilakukan seorang presiden yang masih aktif menjabat.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Cawe-cawe di Pemilu 2024 Kewajiban Moral, Antisipasi Riak-riak Berbahaya

Baca juga: Siswi SMP Jambi yang Kritik Pemkot Jambi Diduga Diintimidasi PPA, Ancam Susah Urus Sekolah

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan bahwa tindakan cawe-cawe Jokowi bukan cerminan sikap seorang negarawan, melainkan cerminan sikap politisi.

"Ada ungkapan yang sangat terkenal, seorang politisi itu ia hanya berpikir dan bertindak untuk Pemilu mendatang," sindir Kholid, dalam tayangan Dua Arah Kompas TV yang dikutip Tribunnews pada Rabu (7/6/2023).

Ia menekankan, jika Jokowi seorang negarawan, dia hanya akan berpikir dan bertindak untuk menciptakan kemajuan bagi generasi mendatang, bukan ikut campur urusan Pemilu 2024.

"Tapi seorang negarawan, ia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang, dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi," tegas Kholid.

Kholid kembali menegaskan bahwa ikut campur urusan politik itu adalah ranah pimpinan partai politik (parpol), bukan Presiden.

Sehingga seharusnya urusan Pilpres diserahkan kepada pimpinan parpol saja.

"Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe cawe itu, inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang Pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan partai politik, berikan kepada pemimpin partai politik," jelas Kholid.

Baca juga: Jokowi akan Panggil Prabowo, Minta Penjelasan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Sebagai Presiden, kata dia, Jokowi tidak memiliki tugas untuk cawe-cawe urusan Pilpres 2024. "Tidak usah Presiden turut campur dan intervensi dalam proses tersebut," pungkas Kholid.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com