Beda dengan Demokrat, Waketum Gerindra Sebut Wajar Presiden Jokowi Cawe-cawe: Dia Punya Hak Politik

Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat itu merespon pernyataan Jokowi terkait Pemilu 2024.

Menurutnya Joko Widodo seharusnya fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Herzaky dihubungi Selasa (30/5/2023).

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi. 

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak. 

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

Herzaky melanjutkan apalagi kalau pakai cawe-cawe, berupaya melakukan hal-hal di luar tugas dan tanggung jawabnya. 

"Untuk kepemimpinan nasional, ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh presiden. Beliau tugasnya memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan. Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky hal itu agar Presiden Jokowi bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014.

"Yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," jelasnya.

Herzaky menegaskan bahwa pilpres itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden.

Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).