Jawaban Kubu Anies Baswedan Saat Diminta PDIP Minta Maaf ke Jokowi Soal Salah Data Pembangunan

TRIBUNJAMBI.COM - Permintaan maaf yang diinginkan PDI Perjuangan ke Presiden Jokowi oleh Anies Baswedan ditanggapi Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah atas Bacapres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan tentang data pembangunan jalan.

Sebagaimana diketahui bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan pembangunan era Susilo Bambang Yudhoyono (BSY) dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Kamhar Lakumani bahwa data yang disampaikan Anies Baswedan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sehingga dia mengklaim tidak ada yang salah dan apa adanya.

"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementrian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," kata Kamhar dalam keterangannya kepada Tribunnews, dikutip Senin (29/5/2023).

Hal itu kata Kamhar terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang.

Dia mengatakan bahwa bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.

Baca juga: Untung Rugi Anies Baswedan Kritik Presiden Jokowi dengan Bandingkan Pembangunan di Era SBY

Baca juga: Diduga Bocorkan Rahasia Negara, Mahfud MD Minta Polisi Periksa Denny Indrayana Soal Hasil Putusan MK

"Kebijakan Pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya nafas dan jiwanya pro rakyat, sementara Pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," lanjutanya.

Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat.

Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.

Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.

"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin ditingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya," kata Kamhar.

Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya.

"Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," katanya.