Pemkab Sarolangun Usulkan 1800 Formasi PPPK Tahun 2023

TRIBUNJAMBI.COM,SAROLANGUN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun, mengusulkan sebanyak 1800 formasi PPPK tahun 2023. 

Pengusulan tersebut, antisipasi terhadap penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. 

Kabid IPK BKPSDM, Erri Harry Wibawa mengatakan, untuk formasi PPPK yang sudah diusulkan pada tahun 2022 sebanyak 128 formasi.

Tahapannya untuk tenaga guru sudah pada tahapan pengajuan pemberkasan dan pengajuan NIP PPPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Untuk tenaga kesehatan saat ini sudah pada proses penerbitan NIP, dan NIP nya sudah keluar. Saat ini, tinggal penerbitan SK pengangkatan PPPK tenaga Kesehatan," Katanya, Selasa (16/5/2023).

Sementara untuk tenaga teknis lainnya, memasuki tahap terakhir yakni tahapan pasca sanggah. Dari total 128 formasi yang sudah diterima itu sebanyak 100 formasi yang terisi. 

Ke depannya dari proses seleksi PPPK ini, diharapkan dapat mengakomodir setiap tenaga kontrak di kabupaten Sarolangun 

"Semoga TKD kita dapat ikut seleksi PPPK ini, sehingga sesuai dengan ketentuan dari Menpan RB PP nomor 49 tahun 2018. Bahwa tenaga honorer ini dikasih waktu hingga November 2023," ucapnya

Untuk antisipasi itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengajukan formasi sebanyak 1800 formasi diantaranya tenaga guru sebanyak 900 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 600 formasi, sementara tenaga teknis lainnya itu sebanyak 300 formasi.

"Harapan dari transisi dari dihapuskannya tenaga honorer nanti, dapat terakomodir melalui seleksi PPPK yang diselenggarakan oleh pemerintah," ujarnya

Berdasarkan koordinasi dengan dinas terkait, fakta dilapangan untuk kebutuhan tenaga guru dan kesehatan memang masih kurang. 

"Jadi kita memang betul-betul masih membutuhkan dan mengandalkan para tenaga honorer. menjadi staf terdepan dalam melayani masyarakat. Terutama untuk tenaga pengajar di daerah-daerah yang terpencil. Dan juga tenaga kesehatan di puskesmas yang berada di daerah terluar," ungkapnya. 

Untuk CPNS, ia menambahkan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat sebelum formasi tenaga guru PPPK belum terpenuhi. Maka untuk penerimaan CPNS masih belum dibuka kran oleh Menpan RB. Saat ini masih memprioritaskan seleksi penerimaan PPPK. 

"Tapi untuk CPNS Kementerian, beberapa Kementerian tetap dibuka," tutupnya.