Berita Jambi

Ada Keterlambatan Penyerahan SPPT-PBB 2023 Kota Jambi

Agar memudahkan koordinasi dan evaluasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi agar memb

Penulis: M Yon Rinaldi | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi/Rara
Kepala BPPRD Kota Jambi Nella Ervina 

TRIBUNJAMBI COM, JAMBI - Agar memudahkan koordinasi dan evaluasi, Wali Kota Jambi, Syarif Fasha meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi agar memberikan laporan hasil pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap bulan atau per triwulan.

"Kenapa saya minta laporan per bulan atau triwulan, karena sampai sekarang saya belum terima laporan, sejauh mana progresnya pendataan ulang PBB ini. Laporannya belum masuk ke saya. Apa 1 kelurahan baru selesai, atau bagaimana," kata Syarif Fasha, Senin (15/5/2023).

Selain menyoroti itu, dia juga meminta agar BPPRD melakukan uji petik terhadap objek pajak baru atau yang sudah lama.

"Banyak saya lihat itu yang lama ataupun yang baru ada penambahan konsumen. Baik di perhotelan, rumah makan, restoran dan lain sebagainya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi Nella Ervina mengatakan tahun lalu capaian PBB di Kota Jambi mencapai 100 persen dengan nilai kurang lebih Rp31 miliar.

"Itu merupakan realisasi 100 persen dua tahun berturut-turut. Tahun ini memang ada keterlambatan dalam penyerahan SPPT-PBB 2023. Karena kami tengah menyusun barcode QRIS disetiap lembar PBB," ujarnya.

Baca juga: Kata Polisi Soal Motif Dibalik Ketua Golkar Kubu Raya Terjun ke Sungai Kapuas Usai Daftarkan Bacaleg

Baca juga: Respon Kenaikan Harga Beras, Pemprov Jambi Pastikan Ketersediaan Cukup

Kata dia, diperkirakan akan dilaunching pada awal Juni mendatang.

"Memang di triwulan 1 memasuki triwulan II ini realisasi PBB masih minim," katanya.

Sementara itu, mengenai pendataan, hal itu terus berproses setiap tahunnya. Sebab, perkembangan Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi sangat dinamis.

"Jadi kalau dibilang selesai, ya sudah selesai. Tapi kami tiap tahun terus melakukan pendataan, karena di lapangan banyak sekali perubahan. Tahun ini skemanya akan dirubah, mulai Juni akan dilakukan pendataan sampai Desember," katanya.

Sementara terkait realisasi Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh BPPRD pada triwulan 1 dan memasuki triwulan II ini realisasinya sudah lebih kurang 40 persen.

"Memang masih ada yang masih jauh dari target, seperti PBB. tapi realisasinya sudah diangka Rp120 miliar dari target sebesar Rp355 miliar tahun 2023 ini," ujarnya. (Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi).

 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kata Polisi Soal Motif Dibalik Ketua Golkar Kubu Raya Terjun ke Sungai Kapuas Usai Daftarkan Bacaleg

Baca juga: Senasib Diselingkuhi Suami, Inara Rusli Beri Dukungan untuk Dahlia Poland: Wonder Woman

Baca juga: Sempat Positif Narkoba, Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kuala Tungkal Sudah Negatif

Sumber: Tribun Jambi
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved