Mantan Ketua Partai Demokrat Ungkap SBY Pernah Undang Partai Koalisi ke Istana Presiden: Tanpa PKS

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengklaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan pertemuan di Istana Presiden.

Kicauan soal pertemuan politik di Istana itu usai ramai perbincangan soal partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertemu di Istana Presiden.

Mantan Napi kasus korupsi Hambalang itu mengklaim Presiden ke-6 juga pernah menggelar pertemuan tertutup di Istana Presiden.

Pertemuan tersebut bersama para ketum Partai Politik yang masuk dalam koalisi pemerintahannya.

Anas Urbaningrum menyampaikan hal tersebut melalui surat yang diunggah di akun Twitter pribadinya.

Surat ini dibagikan Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad, Minggu (7/5/2023).

"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana?" kata Anas dalam surat tersebut.

Baca juga: Demokrat Kritik Pertemuan Partai Koalisi Pemerintah di Istana Presiden, Prabowo: Kami Bahas Ekonomi

Baca juga: Kabar Terbaru RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: Sudah Diajukan Presiden, Jadi Prioritas, akan Dibahas

Anas Urbaningrum mengatakan SBY pernah menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan parpol pendukung pemerintahannya.

Bahkan kata dia, pertemuan itu tidak terjadi cuma sekali saja.

"Ya jelas pernah, beberapa kali," katanya.

Bahkan Anas Urbaningrum mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang diundang SBY pernah tak melibatkan salah satu parpol.

Namun, kata dia, konteks partai yang tak diundang SBY dalam pertemuan itu berbeda dengan Jokowi yang belakangan tak mengundang NasDem.

"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," kata dia.

Anas mengatakan pertemuan SBY bersama para pimpinan parpol koalisinya pernah dilakukan tanpa PKS.

Namun Anas enggan menyampaikan suasana dan ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

"Salah satu peristiwa pertemuan partai koalisi di Istana adalah pada saat Pak SBY mengundang seluruh partai peserta koalisi, kecuali PKS," kata Anas.

"Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pak SBY yang meminta pandangan dari seluruh pimpinan partai-partai koalisi pemerintahan. Suasana dan materi pembicaraan tentu tidak saya ceritakan pada kesempatan ini," sambungnya.

Anas memandang wajar presiden mengadakan pertemuan dengan para ketum parpol koalisinya. Menurutnya, presiden juga dapat menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.

"Untuk pemerintahan produk dari koalisi, mengadakan pertemuan di Istana adalah wajar. Istana adalah kantornya presiden yang memimpin koalisi dari pemerintah tersebut," katanya dikutip Tribunjambi.com dari detik.com.

Baca juga: Respon Demokrat Usai Anas Urbaningrum Bebas dari Penjara: Biasa Saja, Bagian dari Masa Lalu

"Bahkan presiden boleh bikin pertemuan silaturrahim atau bicara (kontestasi) gagasan dengan pimpinan partai oposisi di Istana," imbuhnya.

Hanya, sebut Anas, hal yang tidak patut yakni apabila presiden menggelar acara rapat atau kongres partai di Istana. Dia tak menyebut siapa yang dimaksud ini.

"Yang tidak patut adalah kalau bikin Rakernas, Rapimnas atau kongres partai di Istana," katanya.

detikcom sudah menghubungi pengurus Demokrat soal kicauan Anas namun belum mendapatkan jawaban.

Presiden Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengumpulkan para Ketum partai koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5) malam.

Namun dari tujuh parpol koalisi pemerintah, hanya Partai NasDem yang tak diundang.

Ketua DPP Partai NasDem, Charles Meikyansyah mengaku tak mendapat undangan pertemuan partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi itu. Padahal, dia menjamin NasDem bakal hadir jika menerima undangan tersebut. "Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau Sekjen," kata Charles saat dihubungi, Selasa (2/5).

Meski demikian, NasDem kata Charles menghormati keputusan tuan rumah yang tidak mengundang partainya itu. Namun, dia menegaskan NasDem saat ini masih dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca juga: Ketua Partai Diundang ke Istana, Jusuf Kalla Minta Jokowi Jangan Terlalu Ikut Campur Urusa Politik

"Yang jelas NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan, artinya kalau diundang kita sangat menghormati, tidak diundang pun kita memahami itu semua," katanya.

Dari pantauan Tribunnews tadi malam, sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan memenuhi undangan dari Presiden Jokowi itu.

Sejumlah mobil yang mengantar para ketum parpol bergantian tiba di Istana. Mulai dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Zulhas juga sempat melambaikan tangan menyapa para wartawan.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan pertemuan tadi malam sebagai forum lebaran. Dia pun berharap pertemuan itu dapat menghasilkan kesepakatan pemilu yang berjalan damai.

"Tentang hal yang berkaitan dengan Pilpres, kita tunggu hasil silaturahmi lebaran nanti," ucapnya.

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketum partai koalisi pemerintah itu membahas upaya membentuk koalisi besar.

Rommy membenarkan pertemuan itu digelar tanpa kehadiran Partai NasDem.

"Selain halalbihalal di tengah masih di bulan Syawal, pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah minus NasDem, berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar-Prabowo sebagai capres-cawapres," kata Rommy.

Romy memahami koalisi Ganjar-Prabowo bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Saat ini, baik Ganjar maupun Prabowo digadang-gadang sebagai calon presiden.

Meski demikian, ia melihat masih ada kemungkinan duet tersebut terwujud pada Pilpres 2024. Menurutnya, keputusan ada di tangan Prabowo. "Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," ujarnya.

Terakhir kali Jokowi bertemu para ketua umum parpol pendukungnya yakni pada Minggu 2 April 2023 di markas PAN, Jakarta Selatan.

Mereka yang hadir yakni Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan Mardiono. PDIP yang diundang tidak hadir karena Megawati Soekarnoputri disebut memiliki acara yang sudah terjadwal dan tidak bisa diwakilkan.

Partai Demokrat Kritik Pertemuan Parpol di Istana

Partai Demokrat menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik (parpol) di Istana Presiden atau Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Anas Urbaningrum Keluar Penjara: Skenario Boleh Besar, Kuat, Tapi Tak Mampu Kalahkan Skenario Tuhan

Partai yang diketuai anak Susilo Bambang Yudhoyono itu mengkritik pertemuan partai koalisi pemerintah tersebut.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dia beralasan bahwa istana presiden bukan menjadi tempat untuk kepentingan golongan.

"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023).

Selain itu, Herzaky mengungkapkan jelang akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden justru digunakan untuk masuk ke ranah politik praktis.

Ia juga mengkritik Jokowi yang turut mengintervensi koalisi parpol yang akan bertanding di Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, jelang akhir masa jabatanya, Herzaky mendesak Jokowi agar tetap berfokus berkarya untuk negara.

Dia juga menginginkan agar Jokowi selaku presiden menjaga ruang demokrasi yang sama untuk seluruh masyarakat.

"Sangat disayangkan kalau makin menjelang akhir masa jabatannya, Presiden kalau malah sibuk masuk ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, apalagi intervensi proses koalisi atau kerja sama antar parpol dalam Pilpres 2024."

"Presiden seharusnya fokus memberikan karya terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga ruang demokrasi kita agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk semua," jelasnya.

Bahas Ekonomi, Tak Bahas Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan antara Jokowi dan enam ketua umum parpol pendukung pemerintah membicarakan ekonomi Indonesia di masa depan.

"Kami membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju," ujarnya usai pertemuan, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Prabowo menjelaskan, kini ekonomi Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia.

Ke depannya, sambung Prabowo, kemungkinan akan menjadi urutan ke-4 terbesar di dunia.

"Sekarang kalau tidak salah GDP (produk domestik bruto) kita sudah Rp1,5 triliun, diperkirakan ekonomi sudah ke-16 terbesar (dunia) dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat di dunia kalau kita bisa pandai memanfaatkan keadaan."

"Jadi itu titipan beliau kepada kita-kita," ujar Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan dengan Jokowi hanya silaturahmi biasa.

Ia menyebut tak ada pembahasan sama sekali terkait koalisi maupun pencapresan pada Pemilu 2024 mendatang.

"Silaturahmi halalbihalal partai pendukung pemerintah. Tentu dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan, itu dibahas tadi," tuturnya.

"Kita bicara konten, bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu (koalisi atau pencapresan), masalah partai," ujarnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Cerai dengan Aldila Jelita, Indra Bekti Makin Semangat Kejar Setoran Demi Kedua Buah Hatinya

Baca juga: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Jambi Rp 2,4 T, Dana Pusat Masih Jadi Faktor Dominan Pendanaan

Baca juga: Sinopsis Railroad Tigers, Tayang 7 Mei 2023 di Indosiar

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com