Ini Saran Mantan Gubernur ke Pemerintah Tentang Cara Selesaikan Konflik TPNPB OPM di Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Gubernur Papua, Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi berikan saran soal penyelesaian konflik dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Tokoh Papua yang menjabat pada 1998-2000 itu memberikan saran untuk pemerintah.

Dia menyarankan agar pemerintah mengosongkan warga sipil di daerah yang dikuasai TPNPB-OPM tersebut.

Setelah warga dievakuasi, Freddy Numberi menyarankan agar TNI melaksanakan operasi militer.

“Misalnya di Nduga, singkirkan masyarakat dulu, keluar dari area itu. Kita punya uang kan? Pemerintah punya uang kan?” kata Freddy kepada wartawan di sela-sela acara “Temu Warga Papua 2023” di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Bangun tenda-tenda untuk mereka, mungkin di situ, kasih makan mereka (warga sipil),” tutur Menteri Perhubungan 2009-2011 itu.

“Tentara pembebasan Papua Barat ini sudah mengaku dirinya sebagai kombatan, bukan hanya sebagai kriminal,” kata Freddy.

Baca juga: Kepala Kampung Hingga Pejabat Pemkab di Papua Diduga Danai KKB Papua, Kapolda Beri Peringatan Keras

Baca juga: Daftar 14 Penumpang Bus Rombongan Ziarah yang Kecelakaan di Tegal, Dirawat di Puskesmas Bumijawa

Freddy juga mengatakan bahwa operasi itu tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Sebab, hal itu termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.

Mantan Danlantamal V itu mengatakan bahwa TPNPB-OPM menguasai wilayah tertentu dan melakukan serangan secara terus menerus.

“Jadi tidak ada pelanggaran HAM,” tutur Freddy.

“Kita singkirkan dulu penduduk, singkirkan dulu sipilnya, baru daerah itu dibersihkan, operasi militer jalan,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Desakan Stop Operasi Militer

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mendesak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong aparat keamanan mengutamakan upaya damai, seperti pada upaya pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Heran Pimpinan KKB Papua, Egianus Kogoya Jadi Orang Biadap: Ayahnya Baik