Pemkot Jambi Diminta Bisa Selesaikan Persoalan Banjir Terutama Normalisasi Sungai

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Kota Jambi M Yasir berharap 2023 ini Pemerintah Kota Jambi dapat menyelesaikan persoalan banjir.

Anggota Komisi III ini mengatakan, persoalan banjir harus menjadi skala prioritas yang harus diselesaikan karena masih banyak titik genangan air dan banjir yang ada dan sering terjadi.

Satu titik yang harus meniadi perhatian di wilayah Kotabaru, Kelurahan Paal V yang berdampak pada sekolah dan fasilitas umum yang masih belum terselesaikan.

"Harus ada solusi yang jelas apa keberpihakan pemerintah kota terhadap wilayah banjir misalnya di Lorong Widuri. Apalagi di situ ada sekolah, yang harus diselesaikan secara cepat agar tidak menggangu kegiatan belajar mengajar," ujarnya, Rabu (11/1/2023).

Meski 2022 lalu Pemkot Jambi sudah mengurai persoalan banjir di sekolah tersebut terutama untuk penimbunan halaman sekolah yang sangat diapresiasi kinerjanya.

Kata Ketua Fraksi Gerindra hal tersebut tak cukup. Sebab, harus ada keberpihakan secara penuh, bukan hanya hilirnya yang diperbaiki namun dicari hulu penyebab utama persoalan banjir ini.

Ia meminta agar anggara itu harus fokus terhadap persoalan banjir, sebagai solusi yang jelas apa keberpihakan pemkot terhadap wilayah banjir.

"Harus ada keberpihakan anggaran secara utuh, jangan sampai hanya hilirnya saja yang diselesaikan, tapi dari hulu. Apa persoalan yang sebenanrya, misalnya normalisasi sungai itu harus segera ditindak lanjuti," jelasnya.

Ia bilang, normalisasi sungai ini sangat penting dilakukan, karena jika tidak ada titik-titk wilayah yang jika terus diguyur hujan lebat maka akan tetap menimbulkan banjir, karena sungai di sekitarnya sudah tidak mampu menampung air.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: H Bakri Tak Ingin Bicara Pilgub, Fokus Rebut Dua Kursi DPR RI dan Pimpinan DPRD Provinsi

Baca juga: Tanyakan Penanganan Listrik Desa, DPRD Provinsi Jambi Stuba ke Dinas ESDM Jawa Barat

Baca juga: Komisi IV DPRD Jambi Stuba ke Dinas PPPA Provinsi Sumatra Selatan