Berita Batanghari

Jelang Akhir Tahun PAD Batanghari Belum Capai Target, Sekda: Paling Tidak Mendekati 95 Persen

Sumber PAD tersebut, rinciannya adalah dari pajak daerah yang semula ditargetkan Rp 36 miliar, kini baru mencapai Rp 24 miliar.

Penulis: A Musawira | Editor: Rahimin
tribunjambi/musawira
Sekda Batanghari Muhamad Azan. Sekda bilang PAD Batanghari belum mencapai target 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari hingga akhir Triwulan ke IV atau Desember 2022 ini belum mencapai target.

PAD Kabupaten Batanghari tahun 2022 dari target yang ditentukan sebesar Rp 158 miliar baru mencapai Rp 97 miliar atau 61.23 persen.

Sumber PAD tersebut, rinciannya adalah dari pajak daerah yang semula ditargetkan Rp 36 miliar, kini baru mencapai Rp 24 miliar.

Untuk retribusi daerah ditargetkan Rp 7 miliar baru mencapai Rp 4 miliar.

Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar realisasi Rp 11 miliar. Dan lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp 103 miliar kini terealisasi Rp 57 miliar.

Sekda Batanghari Muhamad Azan tetap berkeyakinan mampu mencapai target tahapan tersebut walaupun tidak sampai 100 persen tetapi paling tidak mendekati 95 persen.

“Memang ada beberapa jenis pendapatan yang melebihi tahapan 100 persen dan memang ada yang belum mencapai 100 persen seperti pajak daerah, retribusi daerah yang belum mencapai target,” katanya, Rabu (28/12/2022).

Muhamad Azan mengakui, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pendapatan memang akan membaik meningkat progresnya pada akhir tahun.

“Tidak ada kendala sebenarnya, tetapi tinggal lagi ketertiban dari bendahara pengelola keuangan yang OPD ada target pendapatan. Ada 14 OPD pajak dan retribusi daerah.”

“Biasanya tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang biasanya belum mencapai target-target tahapan sesuai anggaran yang ditargetkan sehingga lingkup OPD yang target pendapatan sifatnya pasif saja artinya menunggu dari setoran wajib pajak dan retribusi,” sambungnya.

Tetapi apapun itu, Muhamad Azan bilang, kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait untuk memaksimalkan target-target pendapatan sesuai target yang ditetapkan. 

“Tetap kita maksimalkan apalagi kita ada target kinerja-kinerja tertentu. Kinerja ini tidak hanya program dalam belanja daerah pun, kinerja berkenaan dengan PAD dan ini menjadi reward dan panishment terhadap teman-teman OPD pengelola,” ujarnya.

“Sesuai realita dan realisasi yang ada ketika OPD-OPD yang target pendapatannya tidak mencapai target tahapan tanpa alasan yang kuat maka akan dipastikan bahwa kinerjanya kita evaluasi,” pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: KPU Batanghari Upayakan Tes Tertulis PPS Pemilu 2024 Pakai Sistem CAT

Baca juga: PAD Hutan Pinus Belum Capai Target Rp 110 Juta, Masih Rp 49 juta Per Oktober 2022

Baca juga: Dewan Minta TAPD Pemprov Jambi Menetapkan Target Perhitungan PAD Tepat Sasaran

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved