DPRD Provinsi Jambi

UMP 2023 Sudah Ditetapkan, Budi Yako Minta Pemprov Jambi Ikut Awasi Perusahaan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2023 sudah ditetapkan dewan pengupahan sebesar Rp2.943.033 atau naik 9.04 persen.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi Budi Yako. 

 

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2023 sudah ditetapkan dewan pengupahan sebesar Rp2.943.033 atau naik 9.04 persen.

Menyikapi hal itu anggota DPRD Provinsi Jambi minta Pemerintah Provinsi Jambi setelah menetap dan membuat kebijakan pengawasan di lapangan juga harus dilakukan.

"Hari ini masih banyak temuan, perusahaan tidak sesuai UMP memberikan upah pada karyawannya.  Kemudian apa tindakan dari pemerintah, seharusnya sudah ada aturan itu perusahaan diminta dijalankan," kata Budi Yako, Selasa (06/12/22).

Lebih lanjut dirinya menyebut, jika aturan sudah dibuatkan oleh pemerintah juga harus bisa tekankan pada perusahaan menjalankan aturan itu.

"Sehingga jangan sampai UMP ini naik, masih ada karyawan yang tertekan dengan sistem pengupahannya. Kita minta pada pemerintah jangan habis buat aturan tidak ada implementasinya di lapangan," ungkapnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi setelah ditetapkan UMP untuk dijalankan tahun 2023, pemerintah harus mampu mengintervensi perusahaan agar mengikuti aturan yang sudah dibuat.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: UMP Jambi Telah Ditetapkan, Kadisnakertrans: UMK di Tiap Daerah Sedang Berproses

Baca juga: UMK Kota Sungai Penuh Mengacu UMP Jambi

Baca juga: Tak Punya Dewan Pengupahan, UMK Kerinci Bakal Mengacu UMP Jambi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved