Begini Proses Fit and Proper Test Laksamana Yudo Margono di DPR RI, Syarat Jadi Panglima TNI
Laksamana Yudo Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Jumat (2/12/2022) sebagai syarat jadi Panglima TNI
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Heri Prihartono
TRIBUNJAMBI,COM - Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Laksamana Yudo Margono akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, Jumat (2/12/2022).
Fit and proper test sebagai syarat jadi Panglima TNI akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta.
Tahapan itu akan diikuti Yudo setelah Presiden Jokowi menunjukknya sebagai calon tunggal+ sebagaimana diumumkan Ketua DPR RI, Senin (28/11/2022) lalu.
Penunjukan tersebut untuk persiapan pengganti Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI yang akan memasuki masa pensiun 21 Desember 2022 mendatang.
Untuk itu Komisi I DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.
Pada tahap pertama akan diikuti Laksamana Yudo dengan verifikasi administrasi pada pukul 10.00 WIB.
Setelah itu, pada pukul 13.30 WIB akan dimulai tahap uji kelayakan Yudo Margono.
dikutip dari Tribunnews.com, Yudo Margono diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan visi dan misi menjadi calon Panglima TNI.
"Kemudian dilanjutkan pendalaman oleh masing-masing fraksi tujuh menit dari tiap-tiap fraksi," kata Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2022).
Politisi PDI Perjuangan itu memprediksi ada sejumlah pertanyaan yang bakal menjadi fokus Komisi I dalam uji kelayakan nanti.
Pertama, kata TB Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," ujarnya.
Ketiga, kata TB Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual .
Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," ucapnya.
Artikel ini diolah dari Tribunnews.com
Baca juga: Ditunjuk Jokowi sebagai Calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Harus Melalui Tahapan Ini
Baca juga: Alasan Nikita Mirzani Menjual Rumahnya Terungkap, Fitri Salhuteru Singgung Soal Kabar Sudah Bangkrut
Baca juga: Selangkah Lagi Anak Petani Akan Menjadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa