Berita Sungai Penuh

Santer Isu Pungutan Fee Proyek di Pemkot Sungai Penuh

Berita Jambi, uang pelicin sebesar 15 persen hingga 20 persen tersebut wajib dibayar di depan untuk proyek tender yang yang dikelola sejumlah Organisa

Penulis: Herupitra | Editor: Suci Rahayu PK
ist
Ilustrasi fee proyek 

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Santer isu pungutan fee di balik tender proyek-proyek di Pemerintahan Kota (Pemkot) Sungai Penuh. Pihak Kejaksaan Sungai Penuh diminta untuk menindak adanya dugaan setoran fee proyek tersebut.

Informasi yang diperoleh, uang pelicin sebesar 15 persen hingga 20 persen tersebut wajib dibayar di depan untuk proyek tender yang yang dikelola sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya.

Sedangkan feenya ditentukan oleh oknum yang disebut merupakan orang dekat Walikota Sungai Penuh. Oknum yang santer disebut berinisial J yang sekarang menjabat Kepala Bidang (Kabid) di salah satu dinas di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Salah seorang kontraktor di Kota Sungai Penuh mengatakan, fee proyek yang disetor sebelum pekerjaan dimulai sebesar 15 persen yang disetorkan ke oknum ASN tersebut.

“Fee 15 persen disetor ke J. Itu belum masuk untuk yang lainnya. Seperti Dinas, PA, PPK, Pengawas dan urusan administrasi saat pencairan,” katanya.

Baca juga: Promo Janji Jiwa November: Toast + Kopi Susu harga Rp32 Ribu

Baca juga: Tekan Inflasi, Wagub Abdullah Sani Ajak Warga Jambi Beli Beras Lokal

Adanya pungutan fee proyek juga disuarakan pada aksi damai Forum Masyarakat Anti Korupsi (FMAK) Kerinci - Sungai Penuh belum lama ini di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.

Dalam orasinya meminta kepada pihak Kejari Sungai Penuh untuk memanggil dan memeriksa oknum J tersebut yang menjabat sebagai Kabid di salah satu SKPD di Lingkup Pemkot Sungai Penuh.

"J adalah orang dekat Walikota Sungai Penuh yang diduga telah memunggut fee proyek tahun anggaran 2021 - 2022," kata salah seorang koordinator lapangan.

Kasi Intel Kejari Sungai Penuh, Andi Sugandi dikonfirmasi mengatakan, pada saat FMAK mengelar aksi di Kejari Sungai Penuh, belum lama ini, di poin 6 mereka meminta Kejari Sungai Penuh untuk memanggil dan memeriksa oknum J tersebut yang menjabat sebagai Kabid di salah satu SKPD di Lingkup Pemkot Sungai Penuh, karena memunggut fee proyek.

"Kalau untuk pemanggilan di Intel belum ada," katanya singkat.

Sementara itu uknum J dikonfirmasi membantah informasi tersebut. Ia mengatakan bahwa informasi itu tidak benar.

"Tidak ada, saya tidak pernah memunggut fee proyek," kata J ditemui di ruang kerjanya.

Namun dia mengakui, bahwa dirinya memang merupakan orang dekat Walikota Sungai Penuh. Meski begitu dirinya tidak pernah memungut fee proyek.

"Proyek itu kembali ke SKPD masing-masing," sebutnya. (Tribunjambi.com/Herupitra)


Simak update berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kaget Lihat Susi ART Ferdy Sambo Jadi Saksi, Suami: Jujur Siapa yang Terlibat, Jangan Takut

Baca juga: Tekan Inflasi, Wagub Abdullah Sani Ajak Warga Jambi Beli Beras Lokal

Baca juga: Promo KFC Hari Ini 3 November 2022, KFC Attack hanya Rp18 Ribu

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved