105 Kendaraan Dinas Kepala Desa di Kabupaten Tebo Terancam Bodong, Ini Sebabnya

TRIBUNJAMBI.COM,MUARA TEBO - 105 kendaraan dinas Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Tebo tidak membayar pajak dan terancam bodong. 

Hal itu disampikan Hervirani Kepala Samsat Tebo ketika rakor kepala desa, Perubahan APBDes dan serta sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta sosialisasi pemutihan PKB Tahap III Tahun 2022 dihadapan Pj Bupati Tebo Aspan.

"Pak Bupati di Kabupaten Tebo ada 105 kendaraan dinas Kepala Desa (Kades) tidak membayar pajak," katanya. 

Penjabat Bupati Tebo H Aspan saat dikonfirmasikan Senin (31/10/2022) mengatakan, yang pertama tentu pihaknya melakukan sosialisasi.

Sesuai aturan yang baru, ada Undang-undang yang mengatur setelah lima tahun datanya dihapuskan sehingga kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

Sementara itu, kata Aspan, Kendaraan dinas ini kan aset negara, aset daerah, tentunya beresiko bagi mereka (Kades-read).

Disamping sosialisasi pihaknya melakukan pendataan. "Siapa yang bayar siapa yang belum, tentunya kita akan mengambil tindakan," ujarnya.

Kata Aspan, terkait apakah dikembalikan ke pemda yang membayar pajak ataukah pemdes sendiri.

Saat ini kembali keaturan yang lama, pihaknya tidak akan membuat aturan baru.

"Kalau itu aturan serah terima kemarin menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, mau tidak mau Pemda harus bayar, biasa nya include, pengguna yang membayar pajak," pungkasnya (*)

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ketua Baznas Tebo Disebut Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Pribadi

Baca juga: Pejabat Pusat dan Daerah Wajib Gunakan Kendaraan Dinas Listrik, Jokowi Sudah Teken Inpres

Baca juga: Pemkab Muaro Jambi akan Lelang Kendaraan Dinas, Ada Alkes Juga