Pemprov Jambi Terkesan Abaikan Pos Anggaran Dampak Kenaikan BBM di APBD 2023

Laporan Wartawan Tribun Jambi
Samsul Bahri, TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-
Jika melihat dari belanja yang di anggarkan pada APBD 2023, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, Pemerintah Provinsi Jambi terkesan mengabaikan Instruksi Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, Nur Tri Kadarini.

Adapun instruksi yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan ini untuk meminimalkan dampak akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dalam meminimalisir dampak kenaikan BBM.

"Kita hanya melihat pemerintah hanya membesarkan pada pos belanja tak terduga (BTT), padahal dampak kenaikan BBM itu komplek dari hulu hingga hilir," Katanya.

Nur Tri Kadarini melanjutkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa belanja untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM ini sangat penting untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak akibat penyesuaian harga BBM.

"Tentu ini sangat membutuhkan peran dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk menteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga teruma yang berasal dari pangan, angkutan dan lain-lain. Kami minta ini untuk di tanggapi, " Pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Produksi Ikan di Batanghari Capai 6.000 Ton Hingga Semester III

Baca juga: Petani di Tebo Mengeluh Tidak Ada Pupuk Subsidi, Ini Kata Kepala Dinas TPHPKP

Baca juga: Vera Simanjuntak Tak Kuasa Menahan Tangis Kenang 100 Hari Tewasnya Brigadir Yosua