Berita Bungo

Penambang Ilegal Makin Marak di Kabupaten Bungo, ARKPH Unjuk Rasa di Jakarta

Sejumlah perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo yang tergabung dalam organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen

Penulis: Sopianto | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Sopianto
Perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo yang tergabung dalam organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen Minerba di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, BUNGO - Sejumlah perwakilan masyarakat daerah Kabupaten Bungo yang tergabung dalam organisasi Aliansi Rakyat Peduli Hukum (ARKPH) mendatangi Kantor Dirjen Minerba di Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (3/10/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah keluhan, aspirasi dan tuntutan persoalan di wilayah mereka, diantaranya mengenai dugaan penambangan ilegal oleh perusahaan

Mereka pun disambut oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba, Lana Saria.

Sebelum ke Dirjen Minerba, mereka sempat menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung.

Selain soal penambangan ilegal, perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan lain terkait permasalahan di daerahnya

Dalam aksi itu, massa menggelar orasi, dan membentangkan poster meminta kepada kepada Bapak Kejagung RI, ST Burhanuddin untuk menindaklanjuti adanya dugaan Korupsi, mafia tanah dan pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Profil dan Biodata Paula Verhoeven, Terancam Dipenjara 1 Tahun Lebih dengan Baim Wong

Baca juga: Rusia Kalah Telak dari Ukraina di Kota Lyman, Putin Siagakan Pasukan Cadangan

Fahlevi selaku koordinator aksi mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta Kepala Kejaksaan Agung RI dan sejumlah lembaga segera bertindak.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seolah jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan, Bahkan Oknum-Oknum jaksa nakal semakin banyak bermunculan di Bungo” ujar Fahlevi di sela aksi.

"Kami juga meminta Kejaksaan Agung RI periksa perkara-perkara dugaan Perusahaan tambang illegal di kabupaten Bungo Provinsi Jambi, karena banyak yang tidak melakukan reklamasi Pasca tambang," imbuhnya

Di tengah aksi unjuk rasa tersebut, pihak Kejagung datang menemui dan memberikan kesempatan perwakilan massa aksi, agar masuk kedalam gedung untuk menyampaikan tuntutan, melampirkan bukti-bukti dan laporan secara tatap muka.

Sebelumnya, pada Rabu (28/9/2022) Puluhan masyarakat Bungo (ARPKH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri menuntut Aparat penegak hukum segera menindak para pelaku penambang ilegal di Kabupaten Bungo.

Baca juga: Terima Suap Rp 100 Miliar, Anggota DPR Periode 2009-2014 Dijadikan Tersangka Oleh KPK

Kemudian, soal dugaan adanya penambangan illegal, perizinan tambang dan berbagai persoalan terkait dampak buruk lingkungan yang dirasakan masyarakat kabupaten Bungo, sebenarnya sudah lama warga setempat berupaya melaporkan kepada APH wilayah setempat, namum tidak ada kejelasan yang pasti.

Marwan selaku perwakilan Masyarakat Bungo mengatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus meminta pihak Dirjen Minerba untuk segera menindak para pelaku tambang ilegal.

“Sebelumnya kami ucapkan terimakasih telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu. Kali ini saya dan rekan-rekan sekaligus mewakilkan warga Bungo datang kesini ingin menyampaikan berbagai macam permasalahan dan persoalan yang ada diwilayah kami, khususnya Penambangan illegal yang diduga dilakukan PT KBPC,” Kata Marwan melalui siaran persnya

Menurut Marwan, sejak 2014 izin tambang NTC yang digunakan KBPC itu sudah dicabut di rantau pandan.

Dan sekitar tahun 2021 sebanyak 6 alat itu disegel pihak kepolisian Polda Jambi karena telah terbukti adanya indikasi dugaan penambangan illegal

“Yang aneh ya tahun lalu kami masyarakat mencoba melakukan aksi demo dengan menutup jalan tambang mereka, mereka tidak terima hingga terjadi bentrokan antara kami dan pekerja tambang. Banyak korban luka dari masyarakat kami, lalu Kita buat laporan polisi di Polres Bungo hanya 1 orang dijadikan tersangka pekerjannya dan divonis hanya beberapa bulan saja,"pungkasnya. (Tribunjambi.com/Sopianto)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Besok Ferdy Sambo Cs Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Tersangka Pembunuhan dan Obstruction of Justice

Baca juga: Daging Ayam Potong Rp 25 ribu per kilo di Pasar Handil Jambi

Baca juga: Terima Suap Rp 100 Miliar, Anggota DPR Periode 2009-2014 Dijadikan Tersangka Oleh KPK

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved