Isu Kudeta Presiden Soekarno oleh Dewan Jenderal Jadi Pemicu Peristiwa G30S PKI

Isu kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal jadi latar belang munculnya Gerakan 30 September (G30S). Kala itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) menud

Editor: Suci Rahayu PK
Istimewa
Letkol Untung Syamsuri saat dampingi Soekarno melewati pasukan Cakrabirawa, pasukan khusus yang memiliki tugas mengawal Presiden Soekarno 

TRIBUNJAMBI.COM - Isu kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal jadi latar belang munculnya Gerakan 30 September (G30S).

Kala itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) menuding sejumlah jenderal hendak mengkudeta Presiden soekarno.

Di dalam buku Jenderal TNI anumerta Basoeki Rachmat dan Supersemar (2008) karya Dasman Djamaluddin, sebelumnya PKI telah menggulirkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno.

Soeharto saat pecahnya G30s PKI
Soeharto saat pecahnya G30s PKI ()

Melansir Kompas.com, PKI menilai bahwa ada rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan cara memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965.

Akan tetapi kabar tersebut ditepis oleh Menteri sekaligus Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani.

Di dalam buku "Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional", Ahmad Yani mengatakan bahwa kelompok jenderal itu sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.

Mereka bertugas membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke mayjen dan seterusnya.

Isu Dewan Jenderal muncul dari kebocoran sebuah dokumen di kalangan PKI yang menyebut Dewan Jenderal sedang bersiap melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965, dilansir dari Harian Kompas pada 9 Februari 2001.

Dokumen itu menyebut anggota Dewan Jenderal terdiri dari 25 orang. Penggerak utamanya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Soekendro.

Baca juga: Jelang Peringatan Peristiwa G30S/PKI, Jenderal Jadi Korban Kekejaman PKI

Baca juga: Sinopsis 2 Film G30S PKI yang Diproduksi di Luar Negeri, Tonton Di Sini Ya

Berikut ini susunan kabinet Dewan Jenderal yang dipercaya oleh PKI:

Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
Menteri Dalam Negeri: R.M. Hadisubeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)
Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)
Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
Menteri/Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
Menteri Agama: K.H. Rusli
Menteri/Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi waktu itu)
Menteri/Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
Menteri/Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Jasin.

Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI (2016) menulis, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Chusus (BC) PKI.

Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer.

Pembahasan dalam rapat BC PKI juga meliputi langkah menyikapi adanya isu Dewan Jenderal.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved