950 Kuota PPPK Terbanyak di Jambi, Fadhil Arief Beri Arahan Terhadap Seluruh Tenaga Pendidik Non ASN

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Pemkab Batanghari mendapat kuota sebanyak 950 formasi tenaga pendidik untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2022.

Kuota formasi yang disetujui BKN itu lebih sedikit dari yang diusulkan Pemkab Batanghari yang berjumlah 1.339 formasi.

Namun, alokasi tersebut diketahui paling besar dibanding kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi.

Dalam sosialisasi terkait formasi yang diterima pemerintah daerah bersama ratusan guru non ASN dari tingkat TK, SD dan SMP se Batanghari, Bupati Muhammad Fadhil Arief menyampaikan kuota PPPK untuk Kabupaten Batanghari yang disetujui BKN sebanyak 950 formasi tenaga pendidik.

“Saya ingatkan kepada guru tenaga non ASN untuk melengkapi syarat dan ketentuannya. Jangan sampai lalai, ini kesempatan yang diberikan pemerintah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Fadhil Arief usai memberi arahan kepada guru tenaga non ASN yang hadir di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Rabu (28/9/2022).

Fadhil Arief sangat mengetahui perjuangan guru non ASN atau honorer ini sangat panjang, dengan adanya kebijakan ini dimohon untuk dimanfaatkan.

“Allhamdullilah Kabupaten Batanghari termasuk daerah yang paling besar untuk sekelas kabupaten dapat alokasi kuota PPPK tahun ini,” ujarnya.

Baca juga: Sungai Penuh Terima 172 Tenaga PPPK

Baca juga: Petani Sawit di Tanjab Timur Jambi Berharap Harga TBS di Atas Rp 2.000 per Kg

Tentu Bupati berharap kerja keras ini tidak boleh berhenti di sini saja, tapi bagaiamana semua formasi yang didapat terisi, jangan sampai kuota yang diberikan nanti tidak terisi penuh.

"Nanti akan ada penilaian, pertama syarat administrasi yang terpenuhi sesuai arahan aturan yang dibuat pemerintah pusat dan penilaian kinerja, yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti akan terukur apa yang mereka ajarkan selama ini bakal ketahuan," ucapnya.

Bupati meminta Tim Penilai atau Panitia Seleksi Daerah (Penselda) jujur sehingga nanti guru akan mengetahui posisinya ada di mana.

“Kalau ada yang kurang tolong ditingkatkan. Nanti akan ada tes tahap berikutnya, apabila kuota tahap pertama ini (950) tidak terpenuhi maka akan ada tes CAT. Untuk diberikan kepada guru swasta. Dengan formasi ini akan ada sekitar 200 kuota yang dilakukan tes CAT,” ujarnya.

Panselda yang diketuai oleh Kepala BKPSDMD dan Sekretarisnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sinkron kemudian guru juga harus aktif untuk menanyakan kepada panitia jangan bertanya kepada pihak lain.

“Jangan pernah berharap ada dukungan tertentu dari pihak lain bahwa yang akan membuat dia lulus adalah dirinya sendiri. Dirinya harus aktif dan panitia akan membantu kelancaran itu tapi sesuai ketentuan dan prosedur yang ada,” jelasnya.

Jadwal perekrutan ini kata Bupati sedang dibuat mungkin setelah disosialisasikan kepada guru-guru tingkat SMP dan TK, baru akan memasuki tahap verifikasi administrasi, penilaian kompetensi.

“Saya berharap Oktober ini akan selesai. Sehingga nanti akan diusulkan ke pemerintah pusat nomor induknya. Kita usahakan selesai tahun ini soal nanti nomor iduknya tergantung pemerintah pusat. Tapi tanggung jawab pemerintah daerah harus kita tuntaskan tahun ini,” pungkasnya. (*)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pansus I DPRD Provinsi Jambi Stuba ke DPRD Provinsi Banten

Baca juga: Rekrutmen PPPK Formasi Tenaga Pendidik, Guru Senior di Batanghari Berpeluang

Baca juga: Sungai Penuh Terima 172 Tenaga PPPK