Peringati Hari Tani Nasional, WALHI Sebut Satu Juta Hektare Lahan di Jambi Dikuasai Korporasi

Sebanyak 1.223.737 hektar lahan di Provinsi Jambi dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi konferensi pers dalam memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu (24/9/2022). 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebanyak 1.223.737 hektar lahan di Provinsi Jambi dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan tambang.

Hal itu Abdullah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi saat konferensi pers dalam memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu (24/9/2022).

Disampaikannya bahwa situasi saat ini sebanyak 53,4 Juta hektar penguasaan tanah Indonesia didominasi oleh usaha-usaha di sektor logging, kebun kayu, sawit dan tambang. 

Dari keseluruhan penguasaan tersebut izin dipegang oleh perusahaan swasta dan BUMN."Untuk Provinsi Jambi sendiri sebanyak 1.223.737 Hektar lahan dikuasai oleh korporasi swasta dan BUMN yang terdiri dari sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan tambang," sebutnya. 

Hal itu menjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah di Provinsi Jambi mengingat hanya 215.969.92 Hektar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jumlah itu melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan kepada rakyat Jambi.

Baca juga: WALHI Jambi Sebut 17 Desa di Jambi Berkonflik dengan Mafia Soal Kehutanan dan Perkebunan 

"Tidak hanya ketimpangan, keadaan ini juga memaksa masyarakat yang tanahnya ditimpa izin konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menghadapi konflik tiada henti dengan korporasi dan mafia-mafia tanah," ujarnya.

Menyikapi itu WALHI Jambi memprioritaskan 17 Desa dampingan yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam.

Terdapat 17 desa dampingan yang berkonflik dan menjadi prioritas WALHI Jambi untuk percepatan penyelesaian konfliknya di sektor hutan.

Desa itu antara lain, Desa Pemayungan, Desa Lubuk Mandarsah, Desa Muara Kilis, Desa Sungai Paur, Desa Sungai Rambai, KT. Panglimo Berambai, Desa Olak Kemang dan Desa Gambut Jaya. 

Sementara itu untuk desa yang berkonflik di sektor perkebunan antara lain, Desa Rondang, Desa Simpang Rantau Gedang, Desa Sungai Bungur, Desa Batu Ampar, Desa Seponjen, Desa Pandan Sejahtera, dan Kelurahan Tanjung.

Baca juga: WALHI Jambi: Tanah Masyarakat Dirampas Mafia, Korporasi Semakin Menjadi

Ditambah Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi harus menghadapi konflik sektor perkebunan yang tanah mereka
diambil oleh mafia tanah.

Atas kondisi ini, 1000 petani dari 16 Desa dampingan WALHI Jambi yang berada di 6 Kabupaten Provinsi Jambi akan menyambut hari tani nasional 2022 pada tanggal 24 dan 26 September dengan serangkaian kegiatan.

"Hari tani tahun 2022 kita akan menyuarakan bahwa perjuangan kaum tani dalam mendapatkan wilayah kelola mereka belum terhenti dan belum terselesaikan," ujarnya. 

Kemudian puncaknya, kaum tani akan melakukan aksi longmarch dan rapat umum bersama pemangku kebijakan di Provinsi Jambi untuk menyampaikan permasalahan dan menuntut kembalinya hak atas tanah kaum tani.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved