Wabup Batanghari Bakhtiar Tandatangani Komitmen Dukungan Bersama BPS

Pemkab Batanghari Sukeskan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari menggelar rapat koordinasi terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022, Rabu (21/9/2022).

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati (Wabup) Batanghari, Bakhtiar, Kepala BPS Provinsi Jambi, Forkompimda, para Asisten, BPS Kabupaten Batanghari, Kepala OPD, para camat dan tamu undangan lainnya.

Wabup Bakhtiar menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPS dan menyambut baik dengan adanya pendataan ini.

Sebab, dalam hal proses meregistrasi dan pencatatan data, baik itu dalam pelindungan sosial maupun ekonomi di Batanghari haruslah data yang valid.

“Dalam melaksanakan kebijakan daerah data kita ini belum sinkron. Mudah-mudahan dengan diawali penyusunan data ini kita memiliki data base kependudukan sekaligus untuk perencanaan pemberdayaan masyarakat di Batanghari,” katanya di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batanghari.

Kepala BPS Provinsi Jambi melalui BPS Batanghari bakal melaksanakan proses pendataan atau meregistrasi data kependudukan baik digunakan untuk perlindungan sosial mau pun proses pemberdayaan masyarakat di Batanghari untuk masa akan datang.

“Banyak data yang harus kita validasi kembali terutama sekali masalah perlindungan sosial. Saya mengetahui DTKS masih perlu kita perbaiki secara bersama baik yang mendapat bantuan dari pemerintah mau pun ketepatan penerima subsidi,” ucapnya.

Tentunya kata Wabup data ini diperlukan untuk proses perencanaan ke depan baik dalam perlindungan sanitasi masyarakat mau pun yang memerlukan ruang kehidupanan di Batanghari.

“Hal inilah yang kami inginkan selama ini, karena data kita belum secara terpadu menjadi satu di Dinas Kominfo. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi satu data,” katanya.

Kepada kepala desa, kepala OPD dan para camat, Bakhtiar meminta untuk lakukan pendampingan terhadap Tim dari BPS yang dikenal tenaga survei.

“Karena nanti kejujuran dan intergritas dari para tenaga survei maupun yang responden yang akan di data diperlukan. Mudah-mudah ini menjadi kekuatan memperbaiki kualitas sosial masyarakat di Kabupaten Batanghari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan program registrasi sosial ekonomi ini berlaku secara nasional untuk seluruh Indonesia. Dimulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.

"Kegiatan ini bertujuan tidak hanya sekedar yang disampaikan oleh Wakil Bupati, tapi akan lebih luas. Jadi kita benar-benar akan menciptakan satu data Indonesia untuk keperluaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Terakhir pihaknya melakukan hal ini pada 2015 dinamai PPDT, dan tahun ini dimulai bulan depan melakukan updating untuk penyempurnaan basis data yang tebaru. "Jadi seluruh Indonesia melakukan hal yang sama," pungkasnya.