JPN Kejari Tebo Siap Melakukan Penagihan Temuan BPK RI ke Dinas PUPR

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Kajari Tebo Dinar Kripsiaji, menyampaikan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN), siap melakukan penagihan temuan Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI), pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tebo.

Namun, JPN belum bisa melakukan penagihan terhadap penyediaan jasa (Kontraktor) terhadap temuan yang harus dikembalikan.

Kata Dinar, Kuasa untuk melakukan penagihan belum diajukan oleh dinas PUPR Kabupaten Tebo.

"Belum ada pengajuan kuasa untuk penagihan diajukan oleh pemerintah daerah," Kata Kejari Tebo Dinar Kripsiaji dikonfirmasi belum lama ini.

Setiap tahun, antara Pemda Tebo dan Kejaksaan sudah ada Memorandum of Understanding (MOU). Dalam hal perencanaan pengawasan dan penagihan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Disini, jaksa berperan jika Pemda kesulitan melakukan penagihan terhadap rekanan peneyedia jasa atas jasa berdasarkan kontrak kerja, JPN bisa melakukan penagihan dengan surat kuasa khusus (SKK), dari pengajuan Pemda.

"Sebenarnya dari tahun ke tahun ada MOU kalau memang kesulitan kami yang nagih melalui jaksa pengacara negara JPN, bukan penyidik yang turun," ujarnya.

Dijelaskan Kajari, JPN boleh melakukan penagihan setelah ada permintaan dari pemerintah daerah atau bidang yang memiliki temuan dari BPK-RI, atas penggunaan anggaran belanja negara.

"Kalau nagih harus pakai SKK, jadi kita bertindak atas nama pemerintah daerah yang turun JPN," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pesan Menohok Niza Rose pada Didi Mahardika yang Mau Menikahi Cita Citata: Bagi Saya . . .

Baca juga: Anggaran 2023 Provinsi Jambi Dipastikan Ada Anggaran BTT BBM hingga Bencana Alam

Baca juga: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Ungkap Kasus Campak Rubella, Kota Jambi Terbanyak