Berita Tanjabbar

Pendataan Non ASN di Tanjabbar Masih Berlangsung

Pendataan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) saat ini terus

Penulis: Ade Setyawati | Editor: Suci Rahayu PK
ist
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Pendataan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) saat ini terus berlangsung terkecuali tenaga kebersihan, pengemudi, tenaga keamanan dan tenaga non ASN yang kurang dari 1 tahun.

Ridwan Kabid Pengadaan Status ASN BKPSDM Tanjabbar mengatakan pendataan non ASN dilakukan berdasarkan surat edaran (SE) dari Kementrian pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanRB) dengan nomor surat B/185/M.SN/02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 prihal status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah sejak tahun 2025 berkomitman menyelesaikan penanganan tenaga honorer sesuai dengan PP nomor 48 tahub 2005 yang diubah dengan PP nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas PP nomor 48 tahun 2005 Kemudian diubah dengan PP nomor 56 tahun 2012. Kemudian dengan terbitnya PP nomor 5 tahun 2014 yang menyebutkan ASN ada dua PNS dan P3K. Berkenaan dengan itu pejabat pembina kepegawaian diminta melakukab pemetaan ASN di lingkungan instansi masing masing," jelasnya.

Ridwan menyebutkan didalam permen tersebut yang tidak bisa mengikuti pendataan non ASN yakni tenagan kebersihan, pengemudi, tenaga keamanan dan tenaga non ASN yang Surat Keputusan (SK)-nya tertanggal 31 Desember 2021 atau kurang dari 1 tahun.

Baca juga: Bupati Tanjabbar Tegur Camat dan Lurah Karena Lambat Koordinasi

Baca juga: Bawa Pil Ekstasi Senilai Rp5 Miliar, Kurir Narkotika Asal Pekanbaru Diupah Rp 8 Juta

"Akan menjadi tenaga alih daya atau outsorsing karena jabatan mereka itu bukan jabatan non ASN," tambahnya.

Kemudian terbit surat edaran kembali dari Menpan RB nomor B/1511/M.SN.01.00.2022 perihal pendataan non ASN dilingkungan instansi pemerintah.

"Jadi disini pejabat pembina kepegawaian itu diminta melakukan pemetaan ASN dengan status tenaga honorer kategori II ini yang terdaftar dan terdata di data base BKN data base yang diberikan ke admin ke daerah di daerah masing masing," lanjutnya.

Kemudian yang bisa mengikuti pendataan non ASN yakni yang Menerima honorarium dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah secara langsung.

"Tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dari perorangan dan pihak ketiga (Outsorsing)," ucapnya.

Menurutnya, tenaga non ASN diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Selain itu, bekerja minimal 1 tahun terhitung per 31 Desember 2021 dan Usia minimal tenaga non ASN 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021

"Itu yang bisa mengikuti pendataan non ASN, saat ini di Tanjabbar tengah berjalan," tutupnya.

Tanjabbar sendiri untuk pembuatan akun dan pendataan non ASN dilakukan hingga 23 September 2022 ini. Kemudian, tanggal 26 akan dilakukan verfikasi data non ASN.

"Nantinya verfikasi data kita lakukan dengan data yang masuk dari Instansi masing masing," tutupnya. (Tribunjambi.com/Ade Setyawati).


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Bupati Tanjabbar Tegur Camat dan Lurah Karena Lambat Koordinasi

Baca juga: Dua Kelakuan Andre Irawan Ini Sampai Ancam Keselamatan Roro Fitria dan Anak: Menari Tanpa Busana

Baca juga: Bawa Pil Ekstasi Senilai Rp5 Miliar, Kurir Narkotika Asal Pekanbaru Diupah Rp 8 Juta

Baca juga: Kasus Anaknya Berbelit-belit, Ibu Brigadir Yosua: Kita Cuma Bisa Ngadu ke Pencipta

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved