Pemilu 2024

Mantan Napi Koruptor Dibolehkan Menjadi Calon Legislatif 2024, Syaratnya Harus Lakukan Ini

Selain itu, manan napir eks koruptor diwajibkan mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana melalui media massa.

Editor: Rahimin
grafis wawan/ruliyanto
Ilustrasi calon legislatif. Mantan Napi Koruptor Dibolehkan Menjadi Calon Legislatif 2024, Syaratnya Harus Lakukan Ini 

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan napi koruptor dibolehkan menjadi calon legislatif di Pemilu 2024 mendatang.

Dibolehkannya mantan napi koruptor menjadi calon legislatif seperti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus mengikuti aturan yang sudah dibuat.

Namun, mantan napi koruptor yang mau menjadi calon legislatif itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mantan napi yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perlu membuat keterangan pernah dipenjara sebagai syarat administratif pencalonan.

Sesuai bunyi bunyi Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Selain itu, manan napir eks koruptor diwajibkan mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana melalui media massa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum akan membuat larangan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai legislator pada pemilu mendatang.

Komisioner KPU RI Idham Holik bilang, dalam membuat aturan penyelenggaraan pemilu, pihaknya berpedoman di peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hak untuk dipilih diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Di Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Selain itu, di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengatur hak untuk memilih dan dipilih.

Sesuai Pasal 43 Ayat (1) UU HAM pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih melalui pemilu.

Bunyi pasal tersebut: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved