Berita Batanghari

Anggota DPRD Batanghari Soroti Permasalahan di PT HAL, Minta Pemda Tindaklanjuti

PT Hutan Alam Lestari (HAL) yang berada di Kabupaten Batanghari mendapat sorotan dari DPRD Batanghari.

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM/MUSAWIRA
Anggota DPRD Batanghari Soroti Permasalahan di PT HAL 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - PT Hutan Alam Lestari (HAL) yang berada di Kabupaten Batanghari mendapat sorotan dari DPRD Batanghari.

Terkhusus dari Anggota Komisi II DPRD Batanghari Dapil Bajubang-Pemayung, M Amin Z.

Menurut dia semua permasalahan yang ada di PT HAL, baik terkait perihal masalah Ketenagakerjaan dan pengupahan terhadap karyawannya, perihal BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kecelakaan Kerja, perihal pajak PBB pabrik dan kebun, perihal Limbah pabrik dan perihal Plasma 20 persen dari HGU kebun sampai saat ini belum jelas.

"Saya dari Komisi II DPRD Batanghari minta kepada Pemda Batanghari untuk eksis menindaklanjuti permasalahan yang ada di PT. HAL. Dan apabila permasalahan ini tidak selesai, maka Pemda harus didampingi aparat hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini," kata pria yang akrab disapa Amin Tajam pada Senin (12/9/2022) kepada awak media.

Ia menegaskan jika permasalahan yang ada di PT HAL ini tidak sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang ada, maka ia meminta kepada pemerintah untuk menutup aktivitas perusahaan tersebut.

"Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang dan prosedur, ya udah tutup saja," ucapnya.

Sementara itu, Husin Gideon mengatakan, terkait persoalan plasma 20 persen dari HGU yang ada di PT HAL, berdasarkan undang-undang perkebunan, perusahaan yang memiliki HGU wajib bangunkan kebun 20 persen untuk plasma.

Kecuali kata Husin perusahaan ini kebunnya memiliki mitra dengan Koperasi atau KUD.

Namun, ia bilang berhubung PT. HAL ini tidak ada mitra baik Koperasi maupun KUD, jadi perusahaan wajib bangunkan kebun untuk masyarakat sebesar 20 persen plasma dari luasan HGU.

Sampai saat ini, sepengetahuan Husin yang juga mantan Manager Perkebunan di PT HAL menyebut HGU perusahaan PT. HAL ada sekitar 750 hektar yang sudah ter HGU dari 2016.

Jadi, menurut Husin perusahaan wajib mengeluarkan plasma 20 persen sekitar 150 hektar dari luas HGU yang ada.

"20 persen itu karena perusahaan itu lahannya inti semua, jadi ada ketentuan dari undang-undang perkebunan perusahaan yang memiliki HGU wajib bangunkan kebun 20 persen untuk plasma, kecuali perusahaan ini kebunnya memiliki mitra dengan Koperasi atau KUD. Berhubung PT. HAL ini tidak ada mitra, baik Koperasi maupun KUD, jadi perusahaan wajib bangunkan kebun untuk masyarakat sebesar 20 persen plasma dari luasan HGU," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ayah Brigadir Yosua Tak Ambil Pusing Soal Isu Pelecehan di Magelang

Baca juga: Arkadiusz Milik dan Juan Cuardado Singgung Laga Juventus vs Salernitana lewat Akun Instagram

Baca juga: Ayah Brigadir Yosua Akui Sudah Pusing Melihat Berita Kasus Anaknya di Televisi: Berbelit-belit

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved