Prof Andi Hamzah Sorot Peran Komnas HAM Pada Kasus Kematian Brigadir Yosua Hutabarat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ahli hukum pidana, Prof Andi Hamzah, menyoroti peran yang diambil Komnas HAM pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

Andi Hamzah dengan tegas mengatakan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat bukan ranah Komnas HAM menyelidikinya.

"Itu bukan peristiwa pelanggaran berat HAM," kata Prof Andi Hamzah, dikutip dari tayangan di Channel Youtube ILC, tayang pada 2 September 2022.

Dijelaskannya, semua pembunuhan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tapi bukan pelanggaran berat HAM.

"Tugas Komnas HAM untuk pelanggaran berat HAM seperti di Timor Timur dulu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada kasus di wilayah yang kini jadi Timor Leste itu, pada tahun 1999, ada kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil.

Terjadi pembunuhan, deportasi paksa penduduk, penahanan ilegal, dan sejumlah perbuatan tidak manusiawi yang diarahkan terhadap warga sipil.

Sementara itu, pada kasus Ferdy Sambo, Komnas HAM kembali mendapatkan sorotan, setelah mengungkap dugaan adanya pelecehan seksual atas kematian Beigadir Yosua.

Baca juga: Terungkap Alasan Ferdy Sambo Berpeluang Dapat Hukuman Berat

Baca juga: Lagu Mengenang Brigadir Yosua, Cerita Serli Napitu Tentang Ajudan Merah Putih dan Anak Hasian

Dugaan itu disampaikan berdasarkan keterangan yang diperoleh mereka dari tersangka Kuat Maruf. Disebutkan peritiwanya di Magelang.

Komnas HAM kemudian memberikan rekomendasi agar kasus dugaan pelecehan itu diusut kepolisian.

Di sisi lain, kasus pelecehan yang sempat dilaporkan dihentikan penyidik kepolisian.

Alasannya, tidak terdapat tindak pidana pelecehan di Duren Tiga seperti yang ada dalam laporan Putri Candrawathi.

Sementara terkait dugaan yang terjadi di Magelang, tidak ada laporan yang masuk.

Kasus pelecehan bersifat delik aduan, harusnya diadukan langsung oleh korban atau keluarga korban ke kepolisian.

Pada kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat, Komnas HAM saat konfrensi pers menyampaikan ada lima kesimpulan dari isi rekomendasi Komnas HAM.