Harga BBM Naik Lagi, Bagaimana Nasib Khalayak Banyak?

Harga BBM Naik Lagi, Bagaimana Nasib Khalayak Banyak?

Oleh : Marini Syafitri, S.S.T.

(Staf BPS Kabupaten Tebo)

TRIBUNJAMBI.COM - Isu kenaikan BBM sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ekonomi global yang sedang bergejolak sangat berkaitan dengan inflasi hampir di seluruh negara.

Satu komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah minyak dunia. Meningkatnya harga minyak dunia tentu akan mengakibatkan pembengkakan subsidi yang harus ditanggung pemerintah terkait bahan bakar.

Oleh karena itu, kenaikan harga ini harus segera disikapi.

Dalam paparan Kepala BPS RI, Margo Yuwono, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, 30 Agustus 2022, disampaikan bahwa kita harus belajar dari kenaikan harga BBM yang telah lalu.

Inflasi tahunan Indonesia pernah mencapai 17,11 persen pada tahun 2005 ketika ada kenaikan harga BBM.

Pada masa tersebut, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun ke tahun melambat dari 4,00 persen pada 2005 menjadi 3,20 persen pada 2006.

Begitu pula pada 2013 dan 2014, inflasi tahunan mencapai 8,38

persen dan 8,36 persen yang mana pada tahun tersebut juga ada kenaikan harga BBM.

Tercatat pula bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari 5,43 persen pada 2013 menjadi 5,15 persen pada 2014. Perlambatan itu terjadi hingga 2015 menjadi 4,96 persen.

Pada paparan tersebut juga dikatakan bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak buruk kepada penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin bertambah pada periode 2005-2006 yaitu dari 35,10 juta jiwa pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa pada Maret 2006.

Persentase penduduk miskin juga meningkat dari 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006.

Di sisi lain, persentase penduduk miskin menurun pada periode 2013-2015.

Akan tetapi, jumlah penduduk miskinnya bertambah, 28,07 juta jiwa pada Maret 2013, 28,28 juta jiwa pada Maret 2013, dan 28,59 juta jiwa pada Maret 2015.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pun meningkat baik pada periode 2005-2006 maupun 2013-2015.

Tingkat kedalaman kemiskinan pada periode 2005-2006 yaitu dari 2,78 menjadi 3,43 dan pada periode 2013-2015 yaitu dari 1,75 menjadi 1,97.

Semakin tinggi nilai tingkat kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan pada periode 2005-2006 yaitu dari 0,76 menjadi 1,00 dan pada periode 2013-2015 yaitu dari 0,43 menjadi 0,54.

Semakin tinggi nilai tingkat kedalaman kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, telah menyampaikan keterangan pers terkait pengalihan subsidi BBM pada 29 Agustus 2022.

“Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karen dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global memang perlu untuk direspons,”, kata Sri Mulyani.

Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Bantalan sosial tambahan tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Pengalihan Subsidi BBM Rp12,4 triliun, 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000,- dengan total bantuan seberar Rp9,6 triliun, dan 2 persen dari DAU dan DBH diberikan dalam bentuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, dan nelayan untuk perlindungan sosial tambahan sebesar Rp2,17 triliun.

Skema bantuan ini dapat menjadi sebuah langkah antisipasi agar pengalaman yang lalu tidak terjadi kembali. Lalu, apabila harga BBM naik lagi, apakah perekonomian Indonesia akan membaik dan kemiskinan dapat teratasi? (Data Jambi/BPS Kabupaten Tebo)

Informasi Indikator Statistik dan Data Jambi terkini dapat diakses melalui jambi.bps.go.id dan Sosial Media BPS Provinsi Jambi (IG, FB, dan Youtube BPS Provinsi Jambi).

Ayo persiapkan diri menyambut pelaksanaan Sensus Pertanian 2023