Pemerintah Kota Jambi akan Pantau Seluruh Bahan Pokok

TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Walikota Jambi, Maulana, ikut menghadiri Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Ruang Rapat Utama Bappeda Kota Jambi, Selasa (30/8/2022).

Seperti yang telah diketahui Provinsi Jambi kembali jadi sorotan karena tahun 2022 ini inflasi Jambi mencapai angka 8,55 persen. Tolak ukur inflasi untuk Provinsi Jambi berdasarkan sample yang diambil dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Bungo.

Maulana menyebut penyebab inflasi di Jambi karena harga bahan pangan, di antaranya cabai, bawang merah dan lainnya. Karena itu pemerintah kota Jambi akan memantau seluruh bahan pokok mulai dari supplai, pengiriman dari produksi, agen, distribusi dan demand dari masyarakat.

"Dinas-dinas OPD yang tergabung dalam TPID dan Disperindag telah bergerak memantau harga di lapangan sampai ketingkat pembeli, Tim Satgas Pangan juga memonitor sampai dstribusinya apakah ada misalnya penimbunan atau hal-hal lain yang perlu di antisipasi, dari Pemerintah pusat juga kita harus melakukan mitigasi atau upaya pencegahan terhadap resiko jika inflasi naik terus," jelasnya.

Baca juga: Aksi Pengeroyokan Pelajar di Kota Jambi Kembali Terjadi, Kapolresta Jambi Ambil Tindakan

Maulana juga menginstruksikan (TPID) mencatat harga komoditas, terutama sembilan bahan pokok setiap harinya.

Pencatatan harga bahan pokok harian agar bisa dibandingkan dengan harga hari-hari berikutnya. Sehingga bila ada kenaikan harga dapat langsung diketahui dan bisa langsung diberi tindakan.

"Setiap minggu TPID harus rapat dan kumpul, sampai kondisi inflasi bisa dikendalikan, setiap kenaikan harga pada satu komoditas harus dianalisis kenaikannya langsung cek lapangan, lihat stoknya, lĺihat alur distribusinya sampai ke masyarakat, kalau ada kendala langsung diintervensi," tegasnya.

Sesuai instruksi Mendagri, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen dari total DAU yang ditransfer ke daerah, untuk dapat digunakan mengurangi dampak inflasi. Karena itu Maulana menginstruksikan Dinas Sosial untuk memvalidasi data penerima bantuan sosial di Kota Jambi.

Baca juga: Harga Telur Meroket, Pemilik Rumah Makan di Jambi Berharap Harga Sembako Kembali Normal

"Kalau berkaca pandemi Covid-19 dulu, ada sebanyak 30 ribu penerima Bansos, tinggal di validasi saja berapa nanti kekuatan anggaran kita, kita sesuaikan," sebutnya.

Dia mengatakan besaran DAU setiap bulannya yang ditransfer pemerintah pusat ke Kota Jambi sebesar Rp55 miliar. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak inflasi.

Maulana juga memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus membagikan bantuan bibit seperti cabe, sayur-sayuran dan lainnya. Serta bantuan modal pertanian dan bantuan untuk UMKM juga harus dipercepat.

Bagian hukum harus terus memantau dari pusat kapan dana biaya tak terduga (BTT) dan DAU bisa digunakan.

Komandan Kodim 0415/Jambi, Kolonel Inf Marsal Denny mengatakan, jika inflasi tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan kekacauan di tingkat masyarakat.

Baca juga: Perumahan Namura Indah Kota Jambi Selalu Banjir Tiap Diguyur Hujan, Warga Ungkap Penyebabnya

"Kalau sudah berhubungan dengan masalah perut, ini bisa menimbulkan kekacauan, makanya ini harus diatasi dan jangan sampai menimbulkan kekacauan," ujarnya.

Selain inflasi, Kanit Ekonomi Polresta Jambi dalam rapat menyoroti antrian BBM di setiap Pom Bensin di Kota Jambi. Dibeberapa pom bensin di Kota Jambi ramai antrian kendaraan karena isu kenaikan harga. Pihaknya juga mengajak TPID dan Satgas Pangan untuk dapat turun langsung ke lapangan melihat dan memastikan BBM yang dibeli sesuai dengan standar.

"Jangan sampai over kapasitas. Misalnya satu mobil 20 liter itu sudah banyak, ini ada modus dijual ke truk batu-bara," katanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News