Abdul Hamid Sampaikan Pandangan PKB Atas Ranperda Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Abdul Hamid, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara. Fraksi PKB berpandangan bahwa berbicara masalah batubara sepertinya tidak ada akan selesai.

Sementara itu sulit mencari titik temu dalam menarik sebuah solusi, dibalik kontribusi finansial untuk daerah yang menurut Fraksi PKB kata Abdul Hamid tidak sebanding dengan kerugian yang dibebankan, ternyata batubara juga menimbulkan persoalan yang kompleks.

"Kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat atau memprotes Perda, entah sudah berapa kali telah terjadi,"katanya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara dan warga. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda.

"Karena itu Fraksi PKB berpendapat bahwa kunci penyelesaiannya masalah ini adalah penegakkan hukum secara tegas dan dukungan kebijakan serta senegeritas dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi,"pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Fraksi PKB DPRD Provinsi Jambi Beri Pandangan Umum Ranperda Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Baca juga: Sepeda Motor Mahasiswi UIN STS Jambi Hilang Saat Istirahat di Taman TK Muara Sabak

Baca juga: Banyak Berbelasungkawa ke Rumah, Orang Tua Brigadir Yosua Masih Belum Beraktivitas Seperti Biasa