Sampaikan Pelanggaran Perusahaan Soal Upah, DPRD Jambi Minta KSBI Berikan Data

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPRD Provinsi Jambi akan meminta data kepada buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Jambi terkait dengan data pelanggaran perusahaan dalam pemenuhan hak buruh. Hal ini berkaitan dengan penyampaian pihak buruh yang menyebut belum menerima upah sesuai aturan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto usai menemui perwakilan KSBI yang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Jambi, Rabu (10/8).

"Kita akan minta data perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan terkait dengan tenagakerjaan, perusahannya mana, siapa yang menjadi korban, tapi jangan hoax ya, jangan katanya, tapi datanya yang konkrit,"terangnya.

Disisi lain, dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa ada keinginan dari pihak KSBI untuk di bentuk satu pansus yang menanggani persoalan buruh di Provinsi Jambi. Hal ini juga dikatakan oleh Edi Purwanto akan di cermati terlebih dahulu.

"Ada permintaan dari mereka untuk dibentuk pansus ketenagakerjaan, dan ini kita akan cermati karena dasar pansus kan tidak gampang, nanti kalau sudah signifikan baru kita pikirkan mungkin panja itu bisa kita bentuk dulu,"pungkasnya. (Tibunjambi.com/Samsul Bahri)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Keluarga Duga Kematian Brigadir Yosua Karena Lindungi Istri Ferdy Sambo

Baca juga: KSBI Minta DPRD Jambi Bentuk Tim Terpadu Urusi Persoalan Buruh di Jambi, Edi Purwanto Respon Positif

Baca juga: Kisah Ayah Brigadir Yosua Mencari Kebenaran: Saya Hampir Menyerah