DPRD Provinsi Jambi

Komisi III DPRD Jambi Desak Aplikator Ojek Online Berkantor di Provinsi Jambi

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi desak aplikator ojek online (ojol) berkantor di Provinsi Jambi.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori usai menggelar audiensi bersama puluhan orang organisasi transportasi online gabungan aksi roda dua (Garda) Jambi di ruangan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (5/8/22). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi desak aplikator ojek online (ojol) berkantor di Provinsi Jambi.

Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori usai menggelar audiensi bersama puluhan orang organisasi transportasi online gabungan aksi roda dua (Garda) Jambi di ruangan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (5/8/22).

Kata Ahmad Fauzi Ansori, dalam audiensi itu para ojol Jambi, sampaikan beberapa aspirasinya kepada DPRD Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata terima audiensi dengan puluhan orang perwakilan dari organisasi transportasi online gabungan aksi roda dua (Garda) Provinsi Jambi, Jumat (5/8/22).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata terima audiensi dengan puluhan orang perwakilan dari organisasi transportasi online gabungan aksi roda dua (Garda) Provinsi Jambi, Jumat (5/8/22). (Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin)

Diantaranya soal peraturan menteri nomor 12 tahun 2019 belum mewajibkan perusahaan aplikator memberikan jaminan dan santunan pada para ojol.

Kemudian masih terdapat perusahaan aplikator tidak bertanggung jawab dalam menganti terkait orderan fiktif dari konsumen, Kejelasan mengenai pengkliman asuransi mitra masih sulit, dan ketidak sesuaian map (jarak tempuh) dengan aplikasi map dilapangan.

"Kita sambut baik aspirasi asosiasi Ojek Online (Ojol) Jambi dengan mengambil langkah untuk membawa persoalan tersebut sampai ke Jakarta. Jika mengacu pada undang-undang nomor 7 tahun 81 tentang ketenagakerjaan, ternyata aplikator wajib berkantor di Provinsi Jambi," kata Ahmad Fauzi Ansori

Dalam audiensi itu juga Komisi III berkesimpulan akan memanggil aplikator. Karena dari beberapa keluhan para ojol itu sebagian besar kewenangannya ada di Jakarta.

Baca juga: Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Ojol Jambi, Ivan Wirata Sebut akan Perjuangkan Aspirasinya

Baca juga: Masih Ingat Kanit Resmob yang Ditombak Begal di Jambi? Kini Naik Pangkat Luar Biasa Menjadi Kompol

Kemudian dari sisi kewenangan dalam hal pengawasan, ternyata itu ada di Provinsi. Nah ini akan didorong oleh Gubernur untuk membuat kerangka regulasi sehingga pekerja ojol ini bisa juga terlindungi dari sisi kesejahteraan nya.

Dengan lantang, politisi Demokrat itu menyatakan sebagai wakil rakyat wajib hukumnya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

"Dari kesimpulkan Senin depan akan hearing dengan Dinas Ketenagakerjaan lalu kita ambil action membawa persoalan ini ke Jakarta," tutupnya. (Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Ojol Jambi, Ivan Wirata Sebut akan Perjuangkan Aspirasinya

Baca juga: Masih Ingat Kanit Resmob yang Ditombak Begal di Jambi? Kini Naik Pangkat Luar Biasa Menjadi Kompol

Baca juga: Banyak Perumahan di Muaro Jambi Tak Miliki TPS, Firmansyah: TPS Harus Bersih

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved