Fraksi PDI-P Usul Penggunaan Kata Warisan Dunia Dalam Ranperda Pelestarian Budaya Melayu Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jambi berpandangan Pemerintah Provinsi Jambi hingga tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dapat merumuskan regulasi cagar budaya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan.

Regulasi yang dimaksud kata Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan berlandaskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Samsul Riduan, pembuatan regulasi tingkat daerah untuk pelestarian Cagar Budaya memang sangat dibutuhkan. 

"Karena masing- masing daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya pelestarian tinggalan budaya, Misalkan di Provinsi Jambi sendiri ada kondisi yang tidak termuat dalam undang-undang nasional tersebut," katanya.

"Misalnya, di Kerinci ada tinggalan yang tidak dapat dibawa ke museum, karena dianggap keramat. Aspek pelestarian tinggalan budaya dengan kondisi semacam ini, Fraksi kami nilai perlu dirumuskan di Perda," sambung Samsul Riduan.

Akan tetapi, kata Samsul Riduan, Fraksi PDI-P berpandangan jika ingin ada landasan pelestarian yang lebih luas lagi, Pemerintah Provinsi Jambi dapat memakai kata Warisan Budaya untuk pembuatan regulasi. 

"Sehingga upaya pelestarian, dapat mencakup seluruh kategori Warisan Budaya, yang berasal dari berbagai masa, serta tidak hanya dari kebudayaan dan etnis tertentu saja. Karena UNESCO hanya membuat kategori warisan budaya," pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Edi Purwanto Pimpin Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Menjadi Perda

Baca juga: DPRD Jambi Gelar RDP Bareng Petrochina, Edi Purwanto: Sejauh Mana Kemanfaatan Petrochina di Jambi

Baca juga: Edi Purwanto Jadi Pemateri LK III Tingkat Nasional HMI Jambi, Bahas 5 Isu Strategis Global