Serapan Anggaran di Pemprov Jambi Tidak Sesuai Target, Ini Beberapa Catatan Fraksi Golkar

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jambi mencermati belanja daerah yang realisasi masih cukup rendah dari target yang ditetapkan.

Sehingga menyebabkan Silpa yang cukup tinggi pada anggaran APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021.

Menyikapi hal itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Ivan Wirata memberikan beberapa catatan terhadap realisasi anggaran oleh OPD Pemprov Jambi.

"Iya kami memberi beberapa catatan dan pertanyaan terkait tidak terealisasinya anggaran belanja dari beberapa OPD dari target yang ditetapkan," kata Ivan Wirata.

Diketahui catatan Fraksi Partai Golkar yakni , pada lampiran 1.1 dokumen pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Realisasi anggaran belanja Operasi dan Belanja Modal dari RSUD Raden Mattaher yang belum Optimal rata-rata dibawah 90 persen dari target yang ditetapkan.

Pada lampiran 1.1 dokumen pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Realisasi Anggaran belanja Operasi Pada dinas sosial kependudukan dan catatan sipil yang juga belum Optimal hanya terealisasi 63,20 persen atau 47, 975 Milyar dari Target 75,908 Milyar, selisih 27, 933 Milyar yang belum terealisasi.

• Capaian Serapan Anggaran Masih Rendah, Fraksi Golkar Minta Ditingkatkan Lagi

Baca juga: Wakil Rektor Dr Teja Kaswari Terpilih Sebagai Ketua GuDep Pramuka Pangkalan UNJA

Pada lampiran 1.1 dokumen pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, pada belanja Operasi Badan Keuangan Daerah hanya terealisasi 79,22 persen atau senilai 59, 096 Milyar dari Target 77, 476 Milyar, selisih 18,380 Milyar yang belum teralisasi.

"Kemudian belanja tidak terduga hanya terealisasi 41,79 persen atau senilai 51,878 Milyar dari target anggaran yang ditetapkan senilai 124,224 Milyar selisih 72,346 Milyar yang belum teralisasi apa penyebanya dan kami minta penjelasan," ujarnya.

Kemudian, pada lampiran 1.2 dokumen pertanggung jawaban APBD Provinsi Jambi tahun 2021, belanja daerah pada belanja bantuan Sosial terealisasi 50,48 persen atau senilai 26,328 Milyar dari anggaran yang ditetapkan senilai 52, 159 Milyar selisih 25,831 Milyar yang belum teralisasi.

Untuk program pencegahan penanganan Covid-19 Provinsi Jambi terdiri dengan anggaran sebesar Rp192.79 miliar dan terealisasi sebesar Rp91.92 miliar atau sebesar 47,26 persen. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp381.10 miliar dan terealisasi sebesar Rp265.01 miliar atau 69,54 persen serta Bantuan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial dianggarkan sebesar Rp49.48 miliar dan terealisasi sebesar Rp25.29 miliar atau sebesar 51.11 persen.

Sehingga total Program Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi teranggarkan sebesar Rp623.37 miliar dan terealisasi sebesar Rp382.21 miliar atau sebesar 61.31 persen dari rendahnya realisasi anggaran tersebut.

"Dari catatan-catatan diatas kami berharap pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini pak Gubernur untuk melakukan evaluasi berbasis kinerja dari hasil capaian dan target yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD. Kedepan membuat perencanaan anggaran memperhatikan Prinsip Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab," tutupnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Wakil Rektor Dr Teja Kaswari Terpilih Sebagai Ketua GuDep Pramuka Pangkalan UNJA

Baca juga: Capaian Serapan Anggaran Masih Rendah, Fraksi Golkar Minta Ditingkatkan Lagi

Baca juga: Fraksi Golkar Pertanyakan Temuan BPK di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang Nilainya Ratusan Juta