DPRD Provinsi Jambi

Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jambi Beri Pandangan Akhir Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi memberikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM/SAMSUL BAHRI
Juru Bicara DPRD Provinsi Jambi, Abdul Khafid, Senin (1/8). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Jambi memberikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun Anggaran 2021. Pandangan akhir ini disampaikan oleh Juru Bicara DPRD Provinsi Jambi, Abdul Khafid, Senin (1/8/2022).

Abdul Khafid menerangkan bahwa terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi yang telah bekerja secara maksimal. Fraksi PDI-P memiliki beberapa catatan.

"Terkait Jumlah Realisasi Pendapatan Provinsi Jambi TA 2021 sebesar 107,36 persen atau Rp4,725 triliun dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp4,401 triliun atau terdapat kenaikan sebesar 7,39 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4,400 triliun,"katanya.

"Begitu juga realisasi belanja sebesar 89,56 persen atau Rp3,576 triliun dari anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp3,993 triliun. Realisasi tersebut secara nominal menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3,697 triliun,"tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Abdul Khafid bahwa setelah kami telaah dalam rapat badan anggaran bersama TAPD, masih banyak kami temukan realisasi belanja pada setiap OPD di Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Tentu ini kata Abdul Khafid, bertolak belakang dengan realisasi APBD yang besar namun kenyataannya terjadi ketimpangan pada setiap OPD dalam merealisasikan Anggaran.

"Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada saudara Gubernur kedepan untuk lebih memaksimalkan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah sehingga kami tidak lagi mendengar adanya keluhan karena kekurangan anggaran,"sebutnya.

"Karena pada kenyataannya, anggaran yang tersediapun masih tidak terserap dan tidak terlaksana secara maksimal oleh beberapa OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi,"pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Tonton Video Polisi Asal Jambi Tewas Ditembak di Jakarta, Kondisinya Tragis

Baca juga: Satuan Penanggulangan dan Satgas Penanganan DBD Kota Jambi Kembali Diaktifkan

Baca juga: Bank Indonesia Jambi Laksanakan Serambi 2022

Baca juga: Kurang Layak Dipakai, Ruang Kelas SD 067 Muaro Sekalo Tebo Minta Diperbaiki

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved