Advertorial

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan LKPD Anggaran 2021

DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang LKPD Batanghari anggaran 2021 pada Selasa (28/6/2022).

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Istimewa
DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan LKPD Anggaran 2021 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - DPRD Batanghari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang LKPD Batanghari anggaran 2021 pada Selasa (28/6/2022).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, didampingi Wakil Ketua I M Jaafar dan Sekretaris Dewan M Ali.

Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati Bakhtiar, Pejabat Kepala OPD, forkopimda, Ketua Pengadilan Negri dan Pengadilan Agama Muara Bulian serta para camat, kepala desa dan Ketua BPD se-Batanghari.

Penyampaian keputusan DPRD ini disampaikan oleh Azizah. Di atas podium, dia menyampaikan laporan saran dan pendapat DPRD Kabupaten Batanghari setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

“DPRD dapat memahami dan menerima baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari 2021. Angka serapan anggaran pendapatan sebesar 103.26 persen dan serapan anggaran belanja 95.65 persen,” katanya.

Realisasi itu merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Dia mengharapkan saran dan pendapat ini agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, terkait semua temuan BPK RI yang tertuang dalam LHP, Azizah mengatakan agar segera ditindaklanjuti dengan rekomendasi baik dari BPK RI maupun DPRD Batanghari dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian bersama.

“DPRD memberikan saran agar pemerintah memperkuat aspek pengawasan secara internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh inspektorat dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun,” ucap Azizah Fraksi PAN.

Berikutnya mengenai SILPA pada pelaksanaan APBD 2021 sebanyak Rp99.478.193.610.56 maka DPRD menyarankan agar pemerintah mengambil langkah strategis dalam perhitungan prognosis tahun berjalan untuk perencanaan APBD perubahan 2022.

“Pemda diharapkan dapat meningkatkan target dan realisasi pendapatan dari perusahaan daerah, BUMD lainnya sesuai dengan investasi daerah yang telah diberikan dan terus menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif bagi tumbuh berkembangnya perusahaan daerah,” katanya.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menanggapi saran dan kritik DPRD Kabupaten Batanghari.

Fadhil Arief sangat yakin dan percaya saran, masukan dan kritikan ini didasarkan dengan niat dan kemauan bersama bagaiamana Kabupaten Batanghari dapat menjadi terdepan di Provinsi Jambi.

“Dan ini sebagai dasar kami untuk mengevaluasi terhadap kinerja OPD, kinerja pejabat yang ada di Batanghari karena satu diantara aspek kinerja adalah pengelolaan keuangan disamping perjanjian kinerja lainnya,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Tonton Video Pelaku Pernikahan Sesama Jenis di Jambi Gaet Korbannya Via Aplikasi Ini

Baca juga: Vaksin Ternak di Provinsi Jambi Difokuskan ke Daerah yang Belum Terinfeksi Kasus PMK

Baca juga: Penyerang Barcelona, Ousmane Dembele segera Tentukan Keputusan; Chelsea, PSG, atau Bayern Munchen?

Baca juga: Gabriel Jesus Akan Tes Medis di Arsenal Hari Ini, Pindah dari Manchester City

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved