Pemerintah Harus Turun Tangan

Harga komoditas cabai kian pedas, tak terkecuali di Provinsi Jambi. Tingginya harga cabai di Jambi disertai dengan belum stabilnya harga kebutuhan pokok rumah tangga lainnya, seperti minyak goreng.

Permasalahan tingginya harga cabai setidaknya sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Kendala masih berkutat pada distribusi dan ketersediaan.

Untuk diketahui, harga cabai merah di Kota Jambi berkisar di angka Rp85 ribu-Rp90 ribu per kilogram. Cabai rawit Rp80 ribu sampai Rp100 ribu per kilogram. Demkian data di pasar pada Sabtu (25/6).

Kenaikan harga ini membawa dampak lanjutan. Daya beli menurun, pedagang ikut terdampak. Kenaikan harga ini dibayangi pula dengan semakin dekatnya momen Hari Raya Iduladha atau Lebaran Haji di pekan awal Juli yang tinggal sebentar lagi.

Kita tahu, cabai termasuk yang paling diburu masyarakat saat momen hari raya. Pada momen lebaran, kebutuhan komoditas cabai ini pasti akan meningkat dan dari sisi harga dipastikan akan terkerek naik.

Masyarakat pun mau tak mau akan memenuhinya kebutuhan itu agar bisa ikut merayakan Hari Raya Iduladha yang identik dengan memasak daging kurban yang didapat.

Dari sini, pemerintah wajib memberi solusi kepada warganya.

Baca juga: Harga Cabai dan Bawang merah Diprediksi Turun Bulan Depan

Baik itu dari pemangku kebijakan di daerah maupun di pusat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena, isu kenaikan komoditas cabai tidak cuma terjadi di Provinsi Jambi saja.

Setidaknya, wajib dilakukan pengawasan di pasar hingga ke distributor serta agen untuk mengedalikan harga bahan pokok, serta meminimalisir adanya kecurangan harga yang nantinya menyulitkan pedagang dan pembeli.

Keputusan pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, diharap juga memikirkan  kesejahteraan petani cabai.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Jumat 24 Juni 2022 di Kota Jambi, Alfamart, Indomaret dan Pasar

Setidaknya, daya jual tingkat petani turut diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat kedepannya, agar sama-sama merasakan win win solution dari tindakan yang dilakukan pemerintah. (*)