Berita Jambi

Direktur BUMDes di Batanghari Jambi Pakai Dana Desa untuk DO Sawit, Didakwa Secara In Absentia

Muhammad Atik, Direktur Bumdes Snapu Jaya, Desa Olak Besar, Kabupaten Batanghari, Jambi didakwa atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana BUMDes D

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Suci Rahayu PK
Dok/Manado Tribunnews
Ilusrasi dana desa 

TRIBUNJAMBI.COM - Muhammad Atik, Direktur Bumdes Snapu Jaya, Desa Olak Besar, Kabupaten Batanghari, Jambi didakwa atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana BUMDes Desa Olak Besar.

Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umu (JPU) cabang Kejari Tembesi secara in absentia di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, Senin (6/6/2022) lalu.

Sidang yang dibuka Ketua Majelis Hakim Yofistian dan Hakim Anggota Hiasinta Manalu serta Bernard Panjaitan beragendakan pembacaan surat dakwaan.

Sidang perkara korupsi itu terkait Penyalahgunaan Dana BUMDes Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV
Sidang perkara korupsi itu terkait Penyalahgunaan Dana BUMDes Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV (istimewa)

JPU Sakti Yuharbi membaca surat dakwaan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Olak Besar, Kabupaten Batanghari, Jambi berawal dari penggunaan dana pernyertaan di BUMDesa.

Desa Olak Kemang telah memiliki BUMDes Snapu Jaya dan menerima dana penyertaan modal sebesar 262 juta.

Namun, oleh Direktur BUMDes Snapu jaya yakni tersangka Muhammad Atiq dipergunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk usaha DO Sawit dengan menyetor keuntungan rutin tiap bulannya.

Hasil Audit Inspektorat Daerah menyatakan jika penggunaan uang BUMDes Snapu Jaya tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 juta.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Lexy Fatharany menjelaskan jika Sidang In Absentia telah diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

In Absentia tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, pelaku tidak kooperatif dalam proses hukum seperti tidak hadir dalam pemeriksaan tingkat penyidikan hingga penuntutan.

Baca juga: Sebabkan Kerugian Hingga Ratusan Juta, Direktur BUMDes di Batanghari Didakwa Secara In Absentia

Baca juga: Asyik Nyabu Siang Bolong, Pegawai Honorer Bungo Jambi Dicokok Bareng Rekannya

Sehingga, sidang tersebut berlangsung tanpa kehadiran terdakwa.

"Kasus korupsi BUMDes Olak Besar di Tembesi benar telah disidangkan secara in absentia, hal ini sudah sesuai Pasal 38 Ayat (1) serta memperhatikan tidak kooperatifnya terdakwa Muhammad Atik. Kita juga masih berupaya melakukan penangkapan karena tersangka sudah masuk dalam DPO,” jelas Lexy.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (15/6/2022)dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pasar Angso Duo Lama Sudah Diratakan, Akan Dibangun RTH Senilai Rp 35 Miliar

Baca juga: Tilang Manual Ditiadakan Mulai Pekan Depan, Polisi Bakal Tindak Pelanggar dengan Tilang Elektronik

Baca juga: NGO IESR akan Jadi Konseptor PLTS Jambi, Ini Kata Program Manager Soal Kerjasama dengan Pemerintah

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved