Berita Batanghari
Berminat Untuk Jadi Pejabat Eselon II di Batanghari, Dibuka Seleksi Untuk 9 Posisi
Meski pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama telah dibuka, kata Rambe, belum ada peserta yang daftar sejak pengumuman.
Penulis: A Musawira | Editor: Rahimin
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Bagi yang berminat ingin menjadi pejabat Eselon II di Pemerintah Kabupaten Batanghari, mungkin bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.
Pemkab Batanghari sudah mengumumkan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama.
Ada sembilan JPT yang dibuka hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Sesuai dengan pengumuman, batas akhir penyampaian berkas seleksi terbuka JPT Pratama 10 Juni 2022 sejak dibuka pengumuman 2 Juni 2022 pada jam kerja," kata Mula P Rambe Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Batanghari, Selasa (7/6/2022).
Mula P Rambe bilang, peserta seleksi terbuka JPT Pratama harus memenuhi persyaratan yakni golongan IV A, sudah menduduki jabatan Eselon III atau jabatan administrasi pernah atau sedang menduduki minimal 2 tahun, pendidikan S1 atau sederajat.
"Sudah diatur dalam Permenpan dan itu kita tuangkan sepenuhnya di pengumuman itu," ujarnya.
Pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama akan berpusat di Sekretariat BKPSDMD Batanghari.
Rencana pelaksanaannya supaya lebih fokus di ruang pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Kantornya sebelah kantor Bappeda Batanghari. Kita mau pinjam itu, tetapi pengalaman kita selama ini kan tidak cukup karena butuh ruang-ruang diskusi, FGD segala macam," ujarnya.
Pemkab Batanghari akan coba memakai Aula Bappeda Batanghari dan kemungkinan ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari.
Meski pendaftaran seleksi terbuka JPT Pratama telah dibuka, kata Rambe, belum ada peserta yang daftar sejak pengumuman.
"Hari ketiga jam kerja belum ada peserta yang mendaftar. Saya sudah cek di sekretariat belum ada yang menyampaikan berkas," ucapnya.
Dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong, kata Rambe, ada satu OPD yang tak ditunjuk Pelaksana tugas (Plt) yakni; Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
"Alasannya pekerjaan dicover oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Asisten Administrasi Umum, termasuk dicover Sekda Batanghari," kata Mula P Rambe.
Pertimbangan lain tak ditunjuk Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah efektivitas, efisiensi dan penghematan anggaran.
