Luhut Lapor Jokowi Ada Perusahaan Punya 500 Ribu Hektare Sawit Tapi Kantornya di Luar Negeri

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Tetapi bukan hanya minyak goreng saja yang haru dia urus. Luhut juga diminta untuk audit perusahaan minyak kelapa sawit.

Menurut Luhut, audit tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan sawit tersebut membangun kantor pusatnya di Indonesia.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak," ujar Luhut dikutip dari Antara pada Kamis (26/5/2022).

"Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit."

Kata Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit meliputi luasan kebun dan produksinya.

"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat, Red) harus semua pindah ke sini'," kata Luhut kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Atasi Masalah Minyak Goreng, PKS: Ini Tidak Sehat

Luhut mengungkapkan alasan perusahaan kelapa sawit wajib membangun kantor pusat di Indonesia. Menurut dia, agar perusahaan tersebut bisa membayar pajak.

Luhut menekankan hal itu, karena menurutnya masih banyak perusahaan sawit yang kantor pusatnya di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri," kata Luhut.

"Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)."

Lebih lanjut, Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya yang mengurus masalah minyak goreng tersebut.

Baca juga: 3 Kapal yang Diduga Langgar Aturan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Segera Diproses

Menurut Luhut, persoalan minyak goreng bukan sekadar siapa yang menanganinya. Tetapi, kata dia, yang terpenting adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut.

Hal itu agar pasokan dan harga minyak goreng bisa kembali dijangkau oleh masyarakat.

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin," ucap Luhut.

"Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan."

Baca juga: Di Balik Dibukanya Kembali Keran Ekspor Minyak Goreng

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News