DPRD Provinsi Jambi
Pelarangan Ekspor CPO Sawit Berdampak Buruk Terhadap Petani Sawit, Ini Kata DPRD Jambi
Pelarangan ekspor CPO kelapa sawit ke luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu ternyata berdampak buruk terhadap petani.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
Laporan Wartawan Tribun Jambi Hasbi Sabirin
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pelarangan ekspor CPO kelapa sawit ke luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu ternyata berdampak buruk terhadap petani sawit di Provinsi Jambi.
Salah satunya pabrik kelapa sawit tidak sanggup beli TBS petani dengan harga pemerintah 2.800 perkilogram. Kebanyak pabrik CPO di Jambi beli TBS di bawah itu.
Bahkan para pengusaha pabrik CPO di Jambi juga sudah mulai penyetopan pembelian TBS dari petani karena kebanjiran bahan baku.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerindra Faizal Riza mengatakan kondisi pasokan minyak goreng saat ini sudah cukup lancar di lapangan.
"Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali membuka kebijakan ekspor CPO ke luar negeri dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri," kata Faizal Riza Selasa (17/5/22).
Dirinya menyebut pabrik CPO juga tidak menekan harga jual petani. Karena kebutuhan minyak goreng masih cukup tinggi.
"Perlu kebijakan untuk mengawasi pembelian TBS dengan menetapkan acuan harga dari Dinas Perkebunan dengan penetapan batas bawah pada kisaran yang layak. Agar mencegah permainan harga oleh pabrik dengan menekan harga pembelian dari petani," tuturnya.
Baca juga: Ternyata Ini Efek Buruk Jangka Panjang dari Pelarangan Ekspor CPO Bagi Petani Sawit
Baca juga: Ini Tanggapan Pemda Merangin Terkait Tuntutan Petani Sawit
Baca juga: Disbun Jambi Ajak Perusahaan, Asosiasi, Serta Unsur Lainnya Bahas Permasalahan Harga Sawit
(tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News